Terlihat Normatif, Hanya Minta Perbaiki yang Kurang

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo bersama Wakil Ketua I, Jhon Betaubun dan Wakil Wali Kota Jayapura, Ir H Rustan Saru MM keluar ruangan sidang sambil menyapa anggota DPRD lainnya yang mengikuti penutupan sidang paripurna LKPJ wali kota dan wakil wali kota Jayapura, Jumat (8/5) kemarin di ruang sidang DPRD Kota Jayapura. ((Gamel Cepos))

JAYAPURA – Sidang paripurna pembahasan LKPJ wali kota dan wakil wali kota Jayapura, Jumat (8/5) kemarin resmi ditutup. Dihadiri 20 anggota DPRD dan dan dilakukan secara virtual, sidang dengan suasana physical distancing ditutup dengan pembacaan 13 rekomendasi bagi pemerintah. Namun secara umum isi dari rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota Jayapura tahun anggaran 2019 masih terlihat normatif.

Lebih banyak catatan ringan yang meminta meningkatkan pekerjaan bagi OPD yang dinyatakan belum maksimal sedangkan yang sudah maksimal diminta untuk lebih ditingkatkan atau minimal dipertahankan. DPRD juga memberi dukungan penuh terhadap upaya yang sudah dilakukan tim covid 19 dalam menekan pandemi virus. DPRD juga berencana akan membentuk pansus guna membackup atau mendukung tim gugus covid 19.

“Ada Pansus yang kami bentuk yang bertugas selama seminggu untuk membedah LKPJ wali kota dan wakil wali kota. Selain itu kami juga telah mendapat penjelasan dari semua OPD terkait progres dan proyeksi pekerjaan selama ini,” kata Abisai Rollo usai penutupan. Dalam sidang ini dikatakan sebagian anggota DPRD termasuk Wali Kota, DR Benhur Tomi Mano mengikuti  secara virtual dan Pemkot diwakili oleh Wakil Wali Kota, Ir H Rustan Saru MM.

Kata Rollo  dari hasil rekomendasi DPRD untuk OPD yang penyerapan anggarannya dibawah  85 persen maka pihaknya memberikan catatan khusus. “Kami minta harus lebih dari itu. Harus diperbaiki,” tegasnya.  Sementara Ir Rustan Saru menyampaikan bahwa dalam  mendorong pembangunan dalam dua tahun terakhir tentu ada hambatan dan tantangan namun pihaknya tetap meminta seluruh OPD bisa memaksimalkan apa yang sudah menjadi tangungjawab. “Kalimatnya kita mulai bekerja di tengah pendemi covid jadi banyak kurangnya,” kata Rustan.

Ia membenarkan jika dari situasi ini ada banyak hal yang dianggap menurun mulai dari pendapatan asli daerah hingga ekonomi masyarakat secara masive. “Kebijakan dengan membatasi waktu operasional perdagangan memang memberi dampak besar, tapi mau tidak mau ini harus dilakukan karena kalau dibebaskan maka ke depan penanganannya akan semakin sulit. Kami berharap masyarakat bisa memahami dan patuh,” singkat Rustan. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *