Posko di Perbatasan Kewenangan Pemprov 

Alfons Awoitauw (Robert Cepos)

SENTANI-Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw mengatakan, keberadaan Posko yang sempat didirikan oleh Pemerintah Kota Jayapura di batas antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak sesuai aturan jika kabupaten atau kota yang mendirikan Posko di perbatasan antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kalau memang itu semangatnya untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Alfons Awoitauw, Sabtu (25/4).

Menurutnya, jika dianggap perlu untuk mendirikan Posko terkait  penanganan Covid-19 di  perbatasan dua daerah, maka hal itu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura, sebab itu merupakan jalan nasional maka Pemerintah Kota Jayaura atau Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu menyurat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk menghadirkan Posko berkaitan dengan penanganan penyebaran Covid- 19.

“Jika nanti dari Pemprov meminta Pemkab Jayapura atau Pemkot Jayapura baru bisa kita dirikan Posko terpadu di sana,” jelasnya.

Menurutnya, di dalam pos terpadu itu nanti di tempati oleh tim kesehatan, Satpol PP, TNI, Polri, sesuai kebutuhan. Dan arahan itu tentunya datang dari gugus tugas Provinsi Papua. Pihaknya sangat mengapresiasi Pemkot Jayapura yang pada akhirnya tidak memberlakukan pembatasan di jalan nasional batas antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Kata dia, kewenangan dari kabupaten dan kota hanya di jalan-jalan lingkungan.

“Seperti kita di Pasar Lama. Di mana ada lokasi yang sudah dipetakan oleh tim gugus tugas melalui kluster kesehatan. Maka konsentrasi kita untuk menerapkan pembatasan tertentu,” pungkasnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *