Portal Menjamur, Gugus Tugas Diminta Turun Tangan

SENTANI- Ketua Komisi A DPRD Jayapura, Hermes Felle mengatakan, keberadaan portal yang dibangun masyarakat terkesan tidak beraturan. Karena itu, harus ada perhatian dari tim gugus tugas untuk menangani persoalan tersebut.

“Portal banyak sekali muncul,” kata Hermes Felle saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Jayapura, Senin (27/4).

Dia berharap, portal yang ada di seluruh jalan lingkungan yang dibuat oleh masyarakat diatur secara baik oleh tim gugus tugas dan itu perlu dikoordinasikan dengan baik. Sebab jika tidak, menurutnya hal-hal kecil semacam ini justru akan berdampak pada munculnya konflik atau pertikaian di tengah masyarakat.

“Portal ini bisa membuat kegaduhan di tengah masyarakat, karena ada portal yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah karena muncul dari inisiatif masyarakat itu sendiri,” katanya.

Untuk itu dia berharap kepada pihak kepolisian supaya lebih aktif turun melakukan imbauan ataupun melalui upaya-upaya yang bisa memberi pemahaman tersendiri bagi warga setempat.  Menurutnya, portal itu didirikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah atau lingkungan masing-masing.

Secara terpisah Kapolres Jayapura, AKBP Viktor Mackboen yang ditemui wartawan di Sentani mengatakan, menjamurnya portal-portal di lingkungan masyarakat Kabupaten Jayapura menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang ada di tingkat distrik dalam hal ini gugus tugas yang sudah dibentuk untuk penanganan Covid-19.

“Memang setelah mereka diberi dana Rp 100 juta, ada kegiatan masyarakat yang bersifat menjaga kampungnya,” ungkapnya.

Meski begitu, mantan Kapolres Mimika itu berharap pembangunan atau keberadaan portal-portal tersebut jangan sampai memicu munculnya masalah baru. Harus diatur sedemikian rupa dari RT maupun RW supaya penempatan portal ini disesuaikan dengan keperluannya.

“Sehingga tidak seenaknya atau semaunya membangun portal yang justru akan menimbulkan masalah baru,”ujarnya.

Dia menegaskan, untuk mencabut atau menertibkan portal itu sebenarnya bukan tugas dari pihak kepolisian. Namun pembangunan portal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah sesuai atau tidak atau apakah penting atau tidak untuk menempatkan portal di suatu wilayah tersebut.

“Harus dibicarakan dengan unsur pemerintah yang ada di tingkat bawah misalnya RT maupun RW. Kami menyerahkan gugus tugas yang ada di distrik ataupun kelurahan, tapi tentunya kami akan melakukan evaluasi.” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *