Penggunaan Dana Rp 100 Juta Dinilai  Tidak Sesuai RAB dari DPMK

Sejumlah Anggota Komisi A DPRD Jayapura saat melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang digelontorkan untuk kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah kampung di Kabupaten Jayapura, Senin (27/4).

Kepala Kampung Yahim Diminta Cek di Rekening Kampung

SENTANI-Sejumlah Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang digelontorkan untuk kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah kampung di Kabupaten Jayapura, Senin (27/4). Kegiatan pengawasan itu dimulai dari Kampung Yahim yang masih berada di wilayah Kota Sentani.

Anggota Komisi A DPRD Jayapura, Sihar L. Tobing SH mengatakan, dari hasil pengawasan ke Kampung Yahim, penggunaan anggaran Rp 100 juta itu dinilai  tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.

“Dari pengawasan  kami di Kampung Yahim, memang ada pemotongan dari dana Rp 100 juta itu, dan pengakuan kepala kampung, dana Rp100 juta itu dipotong Rp 42 juta dalam bentuk barang dan sisanya untuk kegiatan pencegahan di kampung,” kata Sihar L. Tobing kepada wartawan di Kantor DPRD Jayapura, Senin (27/4).

Menurutnya, hasil pengawasan di lapangan itu diketahui dari dana Rp 42 juta yang diberikan dalam bentuk barang itu, Kampung Yahim  mendapatkan rinso 430 gram  sebanyak 1.125 bungkus dan sabun nuvo sebanyak 1.560 bungkus.  Sementara untuk maskernya sebanyak 600-an Pcs.

“Padahal di sana itu dari data yang kami peroleh, jumlah warga di Kampung Yahim ada  3000-an jiwa, yang jelas itu sudah ada masalah. Kedua, anggaran yang dipotong itu dalam bentuk barang juga Rp 42 juta, sementara DPMK menyebutkan uang dalam bentuk barang itu nilainya Rp 30 juta lebih,”tegasnya.

Selain itu, dalam RAB kata dia, disebutkan ada beberapa item yang dibelanjakan menggunakan anggaran itu. Namun  kenyataanya yang sudah diterima pihak kampung hanya sabun, rinso dan masker. Itupun jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak menjangkau semua masyarakat yang ada di kampung itu.

“Ini sampel yang kami ambil baru di Kampung Yahim, belum lagi di kampung-kampung yang ada di pedalaman sana,” ujarnya.

Untuk itu kata dia, pihaknya akan mengundang DPMK untuk meluruskan persoalan ini.

Sementara itu, anggota Komisi Alainya, Apolos Lai mengungkapkan, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bahan makanan. Hal itu karena adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat menjaga jarak bahkan untuk tidak bepergian atau keluar rumah selama wabah ini berlangsung.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke daerah karantina wilayah tertentu di Pasar Lama. Di mana dari keluhan sejumlah warga yang ada di wilayah itu, mereka saat ini membutuhkan minyak tanah, susu, pampers dan petugas sampah. Karena akibat pembatasan yang sudah diterapkan, warga tidak diperbolehkan keluar rumah untuk alasan aktivitas apapun.

“Tapi bagaimana dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti minyak tanah dan juga termasuk lalu lintas petugas sampah karena mereka di dalam tidak boleh lagi keluar. Nah ini yang harus dipikirkan secara baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa  Yarusabra menjelaskan, alokasi anggaran yang dibelanjakan dalam bentuk barang dari Rp 100 juta itu, semua kampung jumlahnya sama yaitu Rp 30,6  juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan masker satu kampung sebesar Rp 10 juta, kemudian untuk pengadaan sabun cuci tangan dan rinso itu setiap kampungnya Rp19,5 juta. Dan untuk biaya transportasi pengantaran barang tersebut ke seluruh kampung yang ada sebesar Rp1,1 juta.

“Sehingga totalnya masing-masing kampung itu senilai Rp 30,6 juta,” bebernya.

Sehubungan dengan nilai yang disampaikan oleh Kepala Kampung Yahim yang menyebutkan anggaran yang digunakan dalam bentuk barang senilai Rp 42 juta, menurutnya hal itu tidaklah benar. Dia meminta kepala Kampung Yahim untuk kembali mengecek anggaran tersebut di rekening kampung. “Sisa anggaran yang diberikan dalam bentuk barang itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing kampung,” jelasnya.

Lanjut dia, sisa dari anggaran yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada kampung itu sebenarnya masing-masing kampung sudah diberi kewenangan untuk memanfaatkan anggaran itu dalam membiayai kegiatan pencegahan. Misalnya untuk penyemprotan disinfektan di rumah warga di masing-masing kampung,  pembentukan tim gugus tugas di tingkat kampung.   Namun dari anggaran itu juga sebagiannya dipakai untuk membeli bahan makanan untuk masyarakat di kampung. Namun apabila itu terasa belum cukup ke depan, pemerintah akan menambah anggaran  bagi masyarakat di kampung-kampung, misalnya melalui BLT itu akan segera disalurkan kepada masyarakat.

Terkait keluhan kepala Kampung Yahim dan kampung lainnya apabila belum mendapatkan jatah barang yang dibelanjakan dan tidak sesuai dengan jumlah warga di kampung, silakan mengecek  ke  toko yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Jayapura untuk menyalurkan barang-barang tersebut.

“Itu hal teknis, silahkan kampung- kampung mengecek ke toko Galih Mas,  apabila belum mendapatkan jumlah barang sesuai jumlah warga yang ada, termasuk dengan masker minta ke Dinas Pemberdayaan Perempuam,”pungkasnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *