Jika Salah Penanganan Bisa Muncul Gejolak Sosial

JAYAPURA  – Dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk tim gugus tugas Covid 19, hitung-hitungan mengenai dampak maupun gejolak sosial sudah harus dilakukan. Ini untuk mengeliminir ataupun menghindari potensi munculnya masalah sosial yang muncul dari masyarakat akar rumput. Dari setiap penanganan yang sudah diambil perlu tim yang menganalisa dampak kebijakan. Menurut Ketua Stimik 10 November Jayapura, DR Hj Rosiyati M Thamrin SE MM yang harus pemerintah lakukan ada beberapa poin.

DR Hj Rosiyati M Thamrin SE MM

Pertama meningkatkan anggaran kesehatan  dan semua anggaran diplotkan untuk upaya pencegaha dan penanganan.  Soal ini sesungguhnya sudah diterapkan tinggal dievaluasi setiap waktu agar tak kecolongan. Kedua hendaknya pemerintah memprioritaskan bidang pangan, makanan untuk masyarakat terdampak Covid 19 ini dan penyalurannya harus mengenai sasaran. Baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten agar masyarakat Indonesia terhindar dari kelaparan.

“Nah petugas pemerintah yang paling bawah tingkat RT/RW harus mendata warganya terdampak sehingga  penyaluran bantuan tepat sasaran dan ketika aspek keamanan. Ini juga penting agar masyarakat bisa hidup aman dan tentram meski situasi sulit,” jelas Rosiyati, Senin (27/4).

Ia menyarankan untuk memulai membiasakan bercocok tanam untuk mengantisipasi kesulitas pangan atau tingginya harga pangan. “Banyak masyarakat di negara-negara besar mulai mencoba memanfaatkan lahan pekarangan dan saya pikir ini tepat. Kalau jangka panjangnya jangan sampai kita kesulitan stok bahan impor karena negara yang dituju juga membutuhkan bahantersebut,” imbuhnya.

Sementara salah satu anggota Komisi II DPR Papua, Danton Giban menambahkan bahwa untuk dampak ekonomi hingga terjadi krisis ekonomi untuk Papua diyakini tidak terlalu nampak dan kalaupun berkaitan dengan pangan menurutnya masyarakat asli Papua punya talenta atau memiliki kemampuan untuk berkebun. “Tapi yang patut diantisipasi adalah persoalan sosial soal keamanan sebab pemerintah mau siapkan lapangan kerja  juga tak mudah. Nah sementara orang setiap hari butuh makan dan mau tidak mau mereka juga harus bertahan. Tak ada pikirna normal dan rasa takut dan ujung-ujungnya lebih baik mati atau ditahan ketimbang hidup sengsara dan tak bisa makan. Saya pikir orang sudah harus berkebun kembali,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan, banyak sumber bantuan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota juga bantaun sosial lainnya.

“Beberapa bantuan itu kita akan sinergi cepat dengan  teman-teman yang ada di provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mengawasinya,” ucap Kapolda kepada wartawan di Mapolda Papua, Senin (27/4).

Dirinya berharap, apa yang sudah menjadi kebijakan Presiden dan kebijakan pemerintah setempat benar-benar murni sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya yang ikut terkena dampak Covid-19.

“Kami bahas dengan cepat persoalan ini, agar semua yang terlibat dalam pengawasan ini. Termasuk kami sudah lakukan video converence kepada seluruh Kapolres jajaran untuk mengingatkan atensi direktif Kapolri berkaitan dengan kepentingan ini,” ucap Kapolda. Ia juga berharap agar warga Kota Jayapura memiliki sifat gotong royong yang saling membantu sesamanya di tengah pandemi Covid-19. (ade/fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *