BKN Terbitkan Pedoman Penjatuhan Sanksi ASN Nekat Mudik

Relawan Aparatur Negara (ASN) mengecek identitas pengguna roda dua yang diduga sebagai pemudik di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan diperbatasan Bekasi dan Jakarta untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi virus COVID-19.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos

PPK Wajib Cek Posisi ASN Setiap Hari

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah tak main-main dalam himbauannya untuk tidak mudik atau berpergian keluar daerah, terutama untuk aparatur sipil negara (ASN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya mengeluarkan surat edaran (SE) pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang nekat mudik. Sanksi terberat, pemberhentian.

Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf menuturkan, juknis tersebut diatur dalam SE no 11/SE/IV/2020 ditetapkan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada 24 April 2020. Namun, dengan tetap merujuk pada peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

”SE ini mengatur beberapa hal, seperti kategori pelanggaran, jenis hukuman, termasuk tata cara menjatuhkan hukuman disiplinnya. Lalu, kewajiban pejabat Pembina kepegawaian (PPK),” ujarnya dalam temu media secara daring, kemarin (27/4).

Supranawa menjelaskan, sebetulnya dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sudah jelas soal himbauan dan larangan keluar daerah dan mudik ini. Karenanya, ketidaktaatan terhadap aturan pembatasan kegiatan ASN tentu merupakan bentuk pelanggaran yang berkonsekuensi hukuman disiplin. Padahal, ASN sebagai pegawai pemerintah diharapkan bisa menjadi contoh masyarakat untuk taat aturan di tengah pandemi ini.

”Upaya ini kan dimaksutkan agar bisa menhentikan penyebaran  Covid-19 ya. Sehingga pandemi cepat berakhir,” tegasnya.

Oleh karenanya, PPK diminta untuk melakukan pengawasan pada ASN dibawahnya. Pemeriksaan dapat dilakukan secara online, missal dengan meminta ASN share location, sms, atau mengisi berita acara secara online. Data ini nantinya juga akan diperlukan bila ternyata ada ASN yang nekat melanggar.

”Tentu ada prosedurnya ya. Jelas dalam PP 53/2010. Ada pemeriksaan, bisa dibuat tim pemeriksaan nanti,” ungkapnya.

Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto menambahkan, SE Ka BKN no 11/2020 ini pun sebetulnya menindaklanjuti SE MenPANRB sebelumnya. Karenanya, tiga kategori pelanggaran dan jenis sanksi pun masih berkaitan dengan SE MenPANRB.

Misalnya, kategori pelanggaran yang dibagi menjadi tiga. Kategori pertama adalah perjalanan atau mudik yang dilakukan mulai 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya SE MenPANRB Nomor 36 Tahun 2020. Kategori kedua, yaitu ASN yang pulang kampung saat diterbitkannya SE MenPAN RB yang kedua soal larangan mudik, SE Nomor 41 Tahun 2020 pada 6 April 2020. Terakhir, ASN yang bepergian ke luar daerah atau mudik mulai 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya SE MenPANRB Nomor 46 Tahun 2020.

Berdasarkan edaran tersebut, ASN yang memenuhi pelanggaran kategori pertama akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. Sementara untuk pelanggaran kategori kedua dan ketiga dapat dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang dan berat. Sebagai informasi, sanksi terberat dalam PP 53/2010 adalah pemberhentian.

”Ada yang tanya, keluar daerah itu yang bagaimana? Keluar kota atau provinsi? Ini tidak bisa didikotomi. Yang jelas itu pergerakan. APalagi kan sekarang wajib WFH. Yasudah, di rumah saja,” tegas Haryomo dalam kesempatan yang sama.

Dia menlanjutkan, bagi PPK yang menemukan pelanggaran oleh ASN-nya maka wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Pelanggaran dan hukuman tersebut kemudian harus dientry datanya dalam aplikasi SAPK pada alamat web sapk.bkn.go.id.

Seperti diberitakan sebelumnya, MenPANRB Tjajoh Kumolo telah mengeluarkan SE soal pembatasan kegiatan bepergian atau cuti bagi ASN dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Dari edaran itu, ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah maupun mudik. Adapun jika terpaksa keluar daerah, maka ASN wajib mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya.

Di sisi lain, pejabat pembina kepegawaian juga tidak boleh memberi izin cuti pada ASN. Cuti hanya bisa diajukan apabila berkenaan dengan cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Adapun alasan penting yang dimaksud hanya ketika ada salah satu anggota keluarga inti yang sakit keras atau meninggal. (mia/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *