Bupati Dorinus Sesalkan Pembatalan Kapal Pengangkut Alkes ke Mambramo

Bupati Mambramo Raya Dorinus Dasinapa, AKs, SSos turun ke Pelabuhan Jayapura untuk menanyakan langsung ABK Kapal dan Kepala KSOP Jayapura terkait alasan penundaan keberangkatan kapal yang mengangkut  Alkes ke Mambramo Raya senin kemarin.

JAYAPURA-Bupati Mambramo Raya Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.Sos mengecam keras tindakan Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang membatalkan pelayaran KM. Lestari Permai yang mengangkut Alkes, APD dan logistik bahan makan ke Mambramo Raya, Minggu (5/4)kemarin.

  Padahal KM.Lestari Permai yang mengangkut Alat Kesehatan (Alkes) termasuk Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan makanan milik Gugus Tugas Pencegahan virus Corona atau Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya telah berlayar keluar dari dermaga Jayapura selama hampir 3 jam lebih, hingga sampai di perairan Demta untuk menuju ke Mamberamo Raya. Namun oleh KSOP Jayapura diminta balik kembali atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky D Ambrauw dengan alasan belum ada izin gubernur dan mengangkut penumpang ilegal.

  Bupati mengatakan setelah dirinya Senin (6/4) turun langsung dan bertemu Nakhoda Kapal, KSOP Jayapura, ternyata semua dokumen kapal telah lengkap dan memenuhi syarat pelayaran

padahal semua dokumen perjalanan telah disiapkan pihak kapal, dan pemerintah daerah yang menyurat resmi kepada Kementrian Perhubungan, Pemrov Papua, Pangdam XIIV Cenderawasih, Kapolda Papua dan Dishub Provinsi untuk menggunakan sarana transportasi laut untuk mengangkut Alkes ke Mambramo Raya untuk mencegah pandemi Virus Corona yang saat ini mengancam keselamatan jiwa manusia diseluruh dunia .

  “Tim Gugus Tugas Covid-19 Mamberamo Raya sudah terbentuk. Tugasnya bagaimana menyikapi pencegahan virus Corona di Mamberamo Raya, sehingga langsung menyiapkan alat kesehatan termasuk APD dan bama. Pertanyaan kami kenapa kapal tidak bisa membawa alkes dan bama itu, apalagi sudah berlayar 3 jam,” ungkap  Bupati Dorinus Dasinapa dalam  rilis yang diterima Cenderawasih Pos, tadi malam..

   Bupati mengaku tahu kesepakatan bersama antara Gubernur Papua, Forkompinda Papua dan para bupati dan wali kota yang  sepakat melakukan pembatasan sosial, termasuk menutup penerbangan dan pelabuhan untuk penumpang, namun untuk cargo masih dilayani.

  Untuk itu, lanjut Bupati untuk mengirim alat kesehatan dan bama dalam pencegahan Covid-19 itu, pihaknya bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Mamberamo Raya berupaya memenuhi persyaratan dan dokumen. Bahkan, Pemerintah Daerah menyurati ke Kementerian Perhubungan, pemilik kapal dan merespon hingga membantu ke pusat agar kapal bisa beroperasi.

  “Kami juga menyiapkan surat-surat, diantaranya kepada Gubernur Papua, Sekda Papua, Pangdam, Kapolda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, KSOP, Karantina dan KP3 Laut. Kami sudah memohon agar Alkes dan bama ini bisa dikirim ke Mamberamo Raya,” jelasnya.

  Bahkan, kata Dorinus bahwa dalam pemuatan barang di Pelabuhan Jayapura ke KM Lestari, semua instansi terlibat termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

“Namun ketika KM Lestari sudah berlayar Minggu, 5 April 2020 pukul 12.00 WIT, hingga sampai di Perairan Demta atau sekitar 3 jam lebih berlayar, tiba-tiba diperintahkan Kepala KSOP untuk kembali ke Jayapura. Setelah kami cek ke Kepala KSOP Jayapura, yang memerintahkan kembali itu, atas permintaan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, bapak Recky Douglas Ambrauw, SSos, MSi. Beliau yang memerintahkan kepada Kepala KSOP agar kapal kembali ke Jayapura, dengan alasan tidak ada surat izin gubernur,” jelasnya.

  Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi Bupati Dorinus. Apalagi, Gubernur Papua memerintahkan supaya harus membantu rakyat secepatnya, khususnya rakyat di Mamberamo Raya tidak boleh mati akibat virus Corona. Dimana, tim Gugus Tugas Covid-19 Mamberamo Raya telah berupaya mendatangkan Alkes termasuk APD dari Jakarta, termasuk bama untuk dikirim ke Mamberamo Raya.

  “Namun, kok disuruh kembali ke Jayapura. Bapak Gubernur harus bertanggungjawab hal ini, karena anak buahnya bapak yang memerintahkan kepada KSOP Jayapura untuk menahan kapal, dengan alasan bahwa ada penumpang liar. Saya bingung terus terang,” tandasnya.

“Tapi kenapa, Kepala Dinas Perhubungan Papua tiba-tiba kok melakukan itu. Saya sangat menyayangkan ini. Ini supaya rakyat tahu, bahwa beginilah pejabat Papua bekerja untuk melayani rakyat tidak dengan setulus hati,” imbuh Bupati menyesalkan. (Humas Pemkab/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *