Yunus Wonda Balik Semprot Mendagri

JAYAPURA – Penolakan Mendagri terkait penutupan akses khususnya kapal dan pesawat komersil yang dari maupun ke Papua memantik protes. Wakil Ketua 1 DPR Papua DR Yunus Wonda dan Sekjend Barisan Merah Putih, Yonas Nusi meminta Mendagri mempertimbangkan keputusannya.

Demi nyawa manusia yang ada di Papua dan menutup akses pintu masuk penerbangan maupun kapal laut adalah tepat mengingat berbagai pertimbangan matang telah dilakukan, salah satunya dengan melihat kesiapan Papua dalam penanganan pasien.
Bila akses tak ditutup sementara warga dari luar terus berdatangan maka situasi akan semakin sulit. Ancaman semakin besar.

“Menyimak dari keputusan Mendagri yang tak menyetujui keputusan Papua, kami ingin sampaikan bahwa yang terjadi adalah kondisi tidak normal karena semua mengalaminya dan kami harap pemerintah pusat memahami kondisi di Papua yang dari APD itu sangat minim dan hingga kini tak ada penambahan,” kata Yunus Wonda melalui ponselnya, Jumat (27/3).

DPRP kata Yunus menganggap keputusan gubernur dan bupati se Papua adalah langkah yang tepat. Begitu juga dengan aturan bila dikaitkan dengan situasi maka aturan harus dikesampingkan.

“Ini persoalan kemanusiaan, dan mati hidup. Negara ini ada karena ada rakyat jadi yang namanya aturan tolong dikesampingkan dulu. Negara ada bukan karena undang-undang tapi karena rakyat,” jelasnya.

Kembali ia menegaskan untuk Mendagri mengenyampingkan berbagai regulasi yang akhirnya berdampak pada situasi yang semakin parah. “Lebih baik kita mencegah ketimbang akhirnya korban jatuh dimana-mana,” bebernya. Papua dengan kondisi wilayah yang sulit ditambah dengan sarana prasarana bahkan tenaga medis yang sangat kurang bila semakin mewabah maka diyakini korban akan semakin banyak dan sulit ditangani. “Kalau ada positif di daerah pegunungan kemudian menyebar disana bagaimana nantinya,” jelas Yunus Wonda.

Sementara Sekjend Barisan Merak Putih, Yonas Nusi juga mengutarakan hal serupa. “Keputusan gubernur disetujui seluruh bupati dan ini untuk menyelamatkan seluruh warga yang ada di Papua, p selain itu Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus pasal 59 ayat 2 secara jelas menyebut bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit –penyakit endemis dan atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk dan situasi itu ada saat ini sehingga gubernur memiliki kewenangan,” tutupnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *