Dokter Terima Rp 10 Juta, Perawat Rp 7,5 Juta

Insentif Bulanan untuk Tenaga Medis yang Menangani Covid-19

JAKARTA, Jawa Pos – Tugas dan tanggung jawab tenaga medis saat musim wabah Covid-19 sangatlah vital. Kendati mempertaruhkan nyawa, mereka tetap berada di garis terdepan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada para tenaga medis. Selain menambah jumlah alat pelindung diri (APD), mereka juga diberi insentif dan santunan.

 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah mengecek persiapan akhir Wisma Atlet menjadi RS darurat isolasi Covid-19 di Jakarta kemarin (23/3). Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya dokter dan perawat yang menangani wabah korona. ’’Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan perjuangan beliau-beliau,’’ ujar Jokowi. Menurut Jokowi, para dokter dan perawat itu telah berdedikasi dan berjuang sekuat tenaga untuk menangani Covid-19.

 

Dia menjelaskan, dalam ratas (rapat terbatas) bidang ekonomi Jumat lalu (20/3), pemerintah memutuskan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Insentif diberikan tiap bulan bagi mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah dengan status tanggap darurat Covid-19, khususnya yang sedang menangani wabah. Rinciannya, dokter spesialis mendapat Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. ’’Dan akan diberikan santunan kematian Rp 300 juta,’’ lanjutnya.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menghitung dan mengalokasikan anggaran itu. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,1 triliun untuk kebutuhan tersebut. Jumat lalu, rancangan awalnya masih dalam bentuk asuransi dan santunan. Desainnya sedang dimatangkan. Namun, berdasarkan pernyataan presiden kemarin, akhirnya diputuskan bahwa bentuk apresiasinya berupa insentif dan santunan.

 

Data yang diperoleh Jawa Pos, sudah ada sejumlah daerah yang memberlakukan status tanggap darurat Covid-19. Antara lain, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jabar, DIJ, Jatim, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Sejumlah kabupaten/kota juga menetapkan status tanggap darurat. Sebagian daerah lainnya menetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Hingga kemarin sore, belum didapati data berapa jumlah tenaga kesehatan yang tercatat akan mendapatkan insentif tersebut. Juga bagaimana mekanisme pencairannya.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, perlu pemetaan agar penyaluran insentif bisa optimal. Sebagai langkah awal, penyaluran diutamakan untuk daerah dengan kasus yang cukup banyak seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. ”Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin kita bisa lebih optimal mengelolanya,” ujar Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu.

 

Mengenai penyebaran personel, menurut Muhadjir, penguatan sebaiknya difokuskan di wilayah Jakarta. Jika penyebaran di Jakarta bisa dibendung, termasuk penguatan social distancing, diyakini bisa mengurangi jumlah sebaran dengan signifikan. ”Tentu tanpa mengabaikan bantuan ke daerah lain, dengan asumsi seluruh daerah bisa terus kita berikan penguatan untuk bergerak mandiri,” ungkapnya.

 

Muhadjir juga menjelaskan soal ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedis. Pemerintah telah memperoleh 100 ribu APD dari pihak swasta. Semuanya siap didistribusikan ke daerah yang memerlukan. Kemendagri juga telah ditugaskan untuk berkoordinasi dengan pemda agar lebih aktif menangani kasus-kasus Covid-19 di daerah. Terutama soal social distancing yang harus diperkuat dan mengusahakan kelompok rentan bisa lebih diawasi dan dipisahkan. Kemenko Polhukam telah menginstruksikan adanya patroli dan penindakan tegas oleh TNI/Polri jika masih ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

 

Sementara itu, menyangkut biaya perawatan pasien Covid-19, pemerintah meminta RS tak khawatir. Pemerintah memastikan bakal segera membayar RS yang merawat pasien Covid-19. Sistemnya disalurkan melalui BPJS Kesehatan. Menurut mantan Mendikbud tersebut, skema ini dipilih karena BPJS Kesehatan telah berpengalaman melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit. ”Kita putuskan secara teknokratik agar Dirut BPJS Kesehatan mendisain proses ini, bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenkeu, BNPB, serta pemangku kepentingan lainnya” ungkap Muhadjir kemarin (23/3).

 

Dia menekankan kembali bahwa dana yang akan digunakan bukan bersumber dari BPJS Kesehatan atau Dana Jaminan Sosial (DJS). Melainkan dana tambahan baru. ”Proses pembayaran ini akan diproses secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih prima lagi,” tegasnya. Proses penyaluran akan dibarengi dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan

 

Dalam kesempatan yang sama, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris langsung menyanggupinya. Sebagai langkah awal, BPJS Kesehatan akan mulai memverifikasi RS-RS yang menangani pasien Covid-19. “BPJS Kesehatan siap mendukung ketetapan kebijakan pembayaran,”ujar Fachmi. Kementerian dan Lembaga di Bawah Koordinasi Kemenko PMK Sepakati Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19.

 

Di Jatim, APD Mulai Didistribusikan

 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya telah menerima bantuan APD dari pemerintah pusat sebanyak 10 ribu set. Tadi malam, perangkat itu langsung didistribusikan ke berbagai daerah. “Kami melibatkan TNI dan Polri dalam pendistribusian,” ujarnya. Mantan menteri sosial itu berharap APD tersebut bisa membantu tenaga medis di lapangan.

 

Pemprov Jatim juga akan memberikan insentif kepada tenaga medis. “Setiap tim menerima Rp 15 juta untuk yang menangani pasien dan Rp 7,5 juta untuk yang screening,” jelasnya. Pemprov juga memiliki program cash for work. Untuk tahap awal, program itu direalisasikan di Kabupaten Jember. Ada 700 pegawai harian di kabupaten tersebut yang menerima bantuan itu. Nilainya Rp 75 ribu per orang. Totalnya Rp 52,5 juta.

 

Ketua Gugus Tugas Rumpun Kuratif dr Joni Wahyuhadi mengatakan, pendistribusian APD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Dengan begitu, jumlah APD yang diterima rumah sakit satu dengan lainnya berbeda. “Semua sudah sudah diperhitungkan,” ucapnya. Ditanya kabar pasien positif yang sudah sembuh, Joni enggan menjelaskan. Alasannya, kewenangan menyampaikan kondisi pasien adalah pusat. “Kami belum bisa menjelaskan sebelum ada keterangan resmi tentang itu,” ungkapnya. (byu/mia/wan/riq/oni)

 

1 thought on “Dokter Terima Rp 10 Juta, Perawat Rp 7,5 Juta

  1. Jangan sia-sia kan masa muda mu untuk hal yang tidak perlu, kunjungi qqharian,club Dan kamu hanya perlu bermain game untuk menangkan hadiah puluhan juta rupiah, tertarik untuk bergabung? Kunjungi situs nya sekarang juga. Untuk info lebih lanjut bisa hub cs kami di livechat/Wa : +6287886603026 | Line : qqharian tinggal Join Disini 🥳🥳🥳😍🥰😘😘

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *