Bisa Menimbulkan Rasa Cemas dan Takut di Masyarakat

JAKARTA, Jawa Pos – Ketidakbukaan informasi dari pemerintah tentag coronavirus disease 2019 (Covid-19) tak hanya meresahkan masyarakat awam. Para dokter pun merasa bahwa pemerintah harus menjelaskan beberapa hal penting.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) dr Aman B Pulungan SpA menyatakan perlunya transparansi hasil tes dan cluster. Dia juga mengusulkan lock down di Jabodetabek. Sebab sudah banyak kasus terkonfirmasi positif.

“Kami ingin tahu kalau ada pasien dirawat maka data harus disampaikan,” ucapnya kemarin (16/3). Data ini menurutnya harus real time. Selain itu juga cluster dan episentrumnya patut disampaikan.

Dengan diketahui cluster dan episentrum, dokter menurut Aman bisa memberi tahu pasiennya. Selain itu sebagai upaya untuk mencegah agar tidak menular.

Aman juga berharap agar penanganan melibatkan puskesmas. Menurutnya, puskesmas bisa diberikan kemampuan menangani Covid-19 sesuai dengan tugasnya.

Dalam pelatihan juga patut melibatkan pakar. Aman merasa selama ini IDAI sebagai pakar kesehatan anak tak banyak dilibatkan dalam penanganan kasus. Kementerian Kesehatan dan satgas penanggulangan Covid-19 menurutnya tak membumi. Ada jarak dengan ahli medis.

Pelibatan semua pihak dinilainya akan membuat penanganan kasus semakin baik.   Dia mencontohkan di Korea Selatan. Pemeriksaan pada anak yang masif di negara itu membuat kasus Covid-19 pada anak banyak ditemukan. “Jangan lengah dengan membanggap kasus anak di Indonesia tidak banyak,” ucapnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hingga kemarin siang tidak ada berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Dia mengingatkan bahwa yang harus dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. “Menjaga jarak dan mengurangi kerumunana yang berisiko besar penyebaran Covid-19,” ujarnya,

Kebijakan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 harus dibahas dengan pemerintah pusat. Hal itu sejalan dengan ditunjukknya Satgas Covid-19 oleh Jokowi. Satgas tersebut menurutnya merupakan satu-satunya rujukan masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meyakinkan bahwa fasilitas kesehatan cukup. Sejauh ini ada 132 rumah sakit yang ditunjuk, 109 rumah sakit milik TNI, 65 RS Polri, dan terdapat rumah sakit dari BUMN. “Kalau tidak cukup libatkan RS swasta. Semua kami kerahkan,” ujarnya.

Jokowi juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat agenda kerja kementerian.   Seperti program-program di Kementerian Dalam Negeri dapat berkoordinasi kepada para kepala daerah untuk menelurkan kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat persebaran virus korona.”Policy yang bisa tepat sasaran sehingga bisa mengurangi pergerakan, mengurangi pertemuan-pertemuan, sehingga dengan ini kita akan bisa mengurangi dampak dari Covid-19,” ucapnya.

Presiden juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus korona. Salah satunya dilakukan dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan. “Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp40 triliun dari paket-paket perjalanan tersebut. Dana itu dialirkan untuk yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat. “Baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ,” tutur Presiden.

Selain itu, program dana desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan juga diminta agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa.

“Kemudian yang berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan, Red) tahap kedua, tolong ini juga menyangkut uang yang besar agar bisa segera dimulai dan kalau bisa tolong juga dilihat apakah ada kemungkinan Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini sehingga akan memperkuat daya beli masyarakat,”   tuturnya.

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan, Jokowi menyatakan telah melakukan pemeriksaan. Bahkan Ibu Negara Iriyana pun turut diperiksa. Untuk hasilnya, Jokowi memaparkan bahwa dirinya belum mengetahui. “Silahkan tanya kepada yang memeriksa,” ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melakukan test Covid-19 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (15/3) sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan, hasil tes menunjukkan Tito dan istri dinyatakan bebas virus corona.

“Mendagri Tito dan ibu Tri Suswati Karnavian negatif atau sama sekali tidak terkena infeksi virus corona,” ujarnya saat di konfirmasi.

Kasto menjelaskan, kesimpulan itu berdasarkan hasil tes pemeriksaan atas darah dan pemeriksaan Rontgen X-Ray atas Paru paru. Selain itu, ada juga tes lain yang dilakukan. Yakni pemeriksaan laboratorium swap (cairan) tenggorokan dan hidung. Untuk hasil swab sendiri, hasilnya belum diketahui.

“Sesuai protokol medis laboratorium, hasil pemeriksaan atas sample swap tenggorokan ini baru bisa diketahui setelah 2 hingga 3 hari kerja sejak saat pengambilan sampel,” imbuhnya. Meski demikian, Kasto memastikan Tito dan istri tetap menjalankan kegiatan dengan normal.

Terpisah, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menyatakan, bahwa membuka rahasia kedokteran dalam kondisi saat ini tidak bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan. ”Kami sudah pertimbangkan demi kepentingan masyarakat yang mengancam kesehatan. Dan statusnya sudah pandemic (global), maka boleh dibuka,” kata Faqih di kantornya kemarin.

Dengan dibukanya rahasia kedokteran, lanjut dia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lebih efektif dalam melakukan contact tracing. ”Siapa nama pasien, dimana tempat tinggalnya itu sangat penting untuk melakukan contact tracing,” beber pria asal Madura itu.

Dewan Pakar PB IDI M. Nasser menuturkan, kerahasiaan medis telah diatur dalam Undang-undang (UU) Lex Spesialis. Artinya, rahasia medis seseorang dapat dibuka ketika berhadapan dengan kepentingan kesehatan public. Yakni, pasal 48 UU nomor 29/2004 tentang praktik kedokteran, pasal 57 UU nomor 36/2009 tentang kesehatan, pasal 38 UU nomor   44/2009 tentang rumah sakit, dan pasal 73 UU nomor 36/2014 tentang tenaga kesehatan.

”Dengan demikian tidak ada alasan melanggar pasal 322 KUHP ayat 1 sehingga yang sengaja membocorkan rahasia medis dihukum penjara paling lama 9 bulan,” jelasnya.

Nasser mengatakan, rahasia medis adalah rangkaian informasi yang meliputi keluhan penyakit pasien,   hasil pemeriksaan, pengobatan, perkiraan dan risiko kesehatan pasien nantinya. Kemudian ditambah identitas pasien jika penyakit yang diderita menimbulkan risiko diskriminasi.

Menurut dia, penyakit akibat terinfeksi Covid-19 tidak seperti layaknya AIDS, kusta, dan penyakit seksual atau menular lainnya yang sukar diobati. ”Banyak yang memandang keliru memandang infeksi Covid-19 seperti penyakit-penyakit tersebut. Tidak seperti itu,” tegas Nasser.

Model penularan virus korona melalui droplet infection. Artinya, mereka yang tertular hanya apes. Ketika virus melintas dan masuk ke tubuh ketika daya tahan tidak optimal maka akan muncul penyakitnya.   Jadi, tidak menimbulkan rasa malu dan diskriminasi. Nasser menegaskan, menyembunyikan identitas pasien terinfeksi Covid-19 hanya akan menambah rasa takut dan cemas di masyarakat. (lyn/far/han/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *