Tanpa Lawan, Klemen Tinal Kembali Pimpin Golkar

Ketua DPD Golkar Papua terpilih, Klemen Tinal menerima pataka dari salah satu pengurus partai, Yopie Ingratubun setelah proses Musda yang dilakukan di Hotel Mercure Jayapura, Senin malam (9/3). Dari Musda ke X ini, Klemen Tinal kembali terpilih memimpin Golkar Papua untuk periode 2020-2025. 

JAYAPURA-Partai Golkar Papua nampaknya tak perlu berlama-lama untuk mencari siapa sosok yang akan menahkodai partai berlambang beringin ini untuk 5 tahun ke depan. Ini setelah dalam  proses Musda ke X, Senin (9/3) malam, terpilih secara aklamasi nama Klemen Tinal untuk memimpin Golkar periode tahun 2020-2025. Ini artinya Klemen kembali melanjutnya periodesasinya.

Sebanyak 30 suara dari seluruh DPD dan dewan pertimbangan sepakat agar mantan Bupati Mimika ini melanjutkan kepemimpinannya. Selain itu ada beberapa tiga hal yang menjadi poin penting dalam musda ini.

“Dari 30 DPD dalam pandangan umum meminta agar beliau (Klemen Tinal, Red) melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua Golkar. Selain  itu ada tiga keputusan penting yaitu  pertama beliau tetap menjadi ketua DPD Golkar, kedua Pak Airlangga Hartarto  disepakati akan diusung menjadi calon presiden dan ketiga Pak Klemen Tinas akan diusung sebagai Gubernur Papua periode 2024-2029. Itu  tiga keputusannya,” kata Ketua Panitia Kegiatan Musda X, Zakeus Degei saat ditemui di Hotel Mercure, Selasa (10/3).

Waketum DPP Golkar, Rizal Malarangeng menyalami Klemen Tinal yang kembali terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Papua periode 2020-2025 dari hasil Musda ke X di Hotel Mercure Jayapura, Senin (9/3).

Zakeus juga menyampaikan bahwa dari Pilkada 11 kabupaten nanti, Partai Golkar berharap bisa  menang di 11 kabupaten. Namun pihaknya tetap realistis dimana ada 6 kabupaten yang berpeluang dimenangkan. “Kami bisa lihat kabupaten mana yang kuat dan mana yang tidak. Ada beberapa kabupaten yang sudah kami survey yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Keerom. DPD merekomendasikan ada 10 lebih lembaga survey dan lembaga ini sudah melakukan survey dan kini Golkar mulai menerapkan politik tanpa mahar,” jelasnya.

Ini dikatakan bukan meniru partai lain namun   Golkar merupakan partai yang terbuka dan yang baik harus bisa diambil dan diterapkan tak mungkin gengsi dan akhirnya kalah. “Simpelnya seperti itu,” pungkasnya.

Sementara terkait rekomenasi DPD, Ketua DPD Golkar Papua terpilih, Klemen Tinal menyampaikan  bahwa untuk Pilkada nanti, DPD tetap memprioritaskan kader Partai Golkar untuk menjadi pemimpin. Untuk itu pihaknya akan membuat komitmen tertulis terhadap dukungan calon dan melihat hasil survey.

Dari tiga kabupaten yang sudah disurvey ia menyebut ketiganya memiliki masyarakat yang majemuk dan edukatif sedangkan 8 daerah yang sisanya akan dinilai lebih spesifik lagi.

Selanjutnya kata Klemen untuk target 60 persen, Partai Golkar Papua telah berkomitmen meraih kemenangan di daerah  dimana Papua ada 11 kabupaten yang ikut Pilkada. Jadi 60 persen dari 11 jadinya artinya 6 kabupaten pihaknya harus pastikan Partai Golkar meraih kursi terbanyak. “Politik tanpa mahar juga telah diberlakukan jadi jangan sekali-kali mengambil keuntungan. Kalau ada yang melakukan, lapor ke saya,” tegasnya.

Begitu juga dengan para calon yang sudah menerima rekomendasi tidak perlu lagi ke DPP dan habiskan uang. “Ini harus disampaikan karena banyak orang yang tengah bergairah untuk menjadi pemimpin,” jelas Klemen.

Ia juga memperingatkan jika ada calon yang merasa dimintai bayaran segera dilaporkan ke DPD. Karena kebijakan politik tanpa mahar itu sudah menjadi komitmen bersama organisasi Partai Golkar di pusat maupun di daerah. “Politik tanpa mahar ini dilakukan guna mengevaluasi semua hal. Kadang-kadang banyak sekali Partai Golkar menang baik yang kader maupun non kader yang didukung partai, tetapi dalam perjalanan ketika sudah menang calon tersebut tidak membantu partai. Karena situasi pada zaman itu  sehingga kita mengevaluasi diri dan hal hal tersebut tidak terjadi lagi,” bebernya.

Sementara kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, menyatakan bahwa secara kebijakan pertama  Partai Golkar ingin mendorong kader Golkar sendiri untuk maju sebagai pemimpin di berbagai tingkatan seperti bupati dan wali kota. Akan tetapi terkadang menurutnya partai juga harus realistis melakukan penilaian seperti di beberapa tempat yang ternyata sulit untuk dilakukan survei sehingga memungkinkan partai untuk memberikan penilaian khusus.

“Untuk Nabire katakanlah wilayah yang besar karena ada pusat-pusat permukiman, Merauke, dan Keroom juga begitu namun ada daerah yang susah dilakukan survei. Maka akan dinilai khusus. Artinya calon yang loyalitas terhadap partai, solidaritas dan patut mengabdi untuk partai,” beber Rizal.

Ia juga meminta tidak mempersulit para calon yang akan maju Pilkada. Prinsip tanpa mahar harus didengungkan. “Ini kebijakan kita sebagai pimpinan untuk tidak mempersulit, karena Pilkada sudah dekat tahun ini. Kita ingin merebut kemenangan menjadi partai nomor satu sehingga seluruh kader harus bekerja keras menjaga partai dan memegang teguh prinsip ini,” pintanya.

Menurutnya Partai Golkar saat ini memegang prinsip mendukung sepenuhnya calon yang akan maju sebagai pemimpin daerah tanpa mahar.”Jangan bikin susah orang yang mau maju jadi pemimpin dan meminta uangnya. Berikan dukungan sepenuhnya supaya jika Tuhan menghendaki mereka pasti akan ingat Golkar,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *