Bentuk Satgas Hadapi Dampak Wabah Virus Korona

Kepala Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Provinsi Papua Dr Aron Rumainum memperagakan baju medis untuk menangani  pasien Corona yang akan di gunakan petugas kesehatan di Papua, Senin (2/2) kemarin. (Noel/Cepos)

Menteri BUMN Pastikan Stok Pangan dan Obat Aman

JAKARTA, Jawa Pos – Skenario penanggulangan wabah Covid-19 tak hanya dari kesehatan saja. Sebab dampak dari penyakit tersebut ada berbagai sisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk menekan dampak negatif SARS-CoV-2 terhadap perekonomian. Di antaranya, penundaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) atau pajak atas penghasilan gaji.

Menkeu menjelaskan, skema tersebut penah dilakukan sebelumnya pada 2008-2009 ketika krisis keuangan global terjadi. ”Kita bisa masuk ke perusahaan melalui tax penundaan. Bisa kita berikan PPh21-nya ditunda,” tuturnya ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin (4/3). Opsi lainnya, lanjut dia, bisa melalui pemberian insentif pajak pada hotel dan restoran. Pemerintah akan menanggung sementara pajak yang diwajibkan pada mereka.

Kendati begitu, perempuan yang biasa disapa Ani itu menegaskan, bahwa semuanya masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah sedang membaca dan meneliti feedback dari dunia usaha. Sehingga, bisa betul-betul gambarannya seperti apa dalam 2-3 bulan ke depan. ”Dan ini kan bukan hanya soal Korona. 2-3 bulan lagi itu sudah puasa dan lebaran. Jadi kita masih mengkaji semuanya. Timing harus tepat,” tegasnya.

Menurutnya, bakal ada satuan tugas (satgas) yang dibentuk pemerintah untuk menghadapi dampak negative dari Virus Korona. Satgas akan dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Tak hanya masalah kesehatan yang bakal dibahas,tapi juga dampak lain yang menyertainya.

Selain itu, Ani memastikan pemerintah akan mengerahkan instrumen fiskal lainnya untuk penguatan berbagai sektor mulai dari konsumsi hingga produksi. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa opsi kebijakan untuk memitigasi wabah Covid-19 ini. Seperti penambahan anggaran Kartu Sembako hingga diskon tarif tiket pesawat. Dia memastikan, fiskal Indonesia bisa fleksibel. sehingga, dapat diberikan langsung ke konsumen melalui skema-skema yang tengah dikaji.

Diakuinya, imbas negative virus Korona ini juga berdampak besar pada proses produksi. Karena terjadi karantina, self karantina, lock down, hingga pelarangan penerbangan. Semuanya menimbulkan disruption dari sisi produksi. ”Kita lihat PMA (penanaman modal asing, red) Tiongkok turun, kemarin 35 skrg jadi 25-26, itu kan sangat drastis. Berarti banyak proses produksi tidak terjadi,” ungkapnya.

Oleh karenanya, pemerintah sedang benar-benar mendiagnosa industry manufaktur apa saja yang bakal terimbas wabah ini. Jika awalnya di Wuhan, Hubei yang erat dengan industri elektronik dan otomitif. Kini sudah merembet juga ke Jepang dan Korea Selatan, di mana juga erat dengan dunia otomotiif, elektronik, chemical, dan tekstil. ”Kita akan lihat semua aspek ini. Kalau langka yang kmrn kita umumkan, lebih ke merespon dropnya tourism sekitar dua juta dari RRT. Sekarang, ketika kita lihat merembet ke sektor produksi, maka kita harus memformulasikan kembali. Akan kita umumkan segera,” paparnya.

Di sisi lain, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memutuskan untuk melakukan penundaan pemberian insentif dan promosi ke beberapa negara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio  menyatakan bahwa negara yang dimaksud adalah yang terdampak Covid-19. ”Seperti Korea Selatan, Jepang, Iran, Italia, dan lain-lain, dimana sudah dilakukan kepada Tiongkok sebelumnya,” kata Wishnutama. Tindakan ini menurutnya ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tujuan lainnya mencegah titik awal penularan meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri.

Untuk memastikan pasokan pangan dan obat aman, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan pengecekan langsung ke lapangan, kemarin (4/3). Erick mengunjungi gudang beras milik Bulog di Jakarta Utara dan Apotik Kimia Farma di Jakarta Pusat. Menteri BUMN memastikan bahwa pasokan beras dan perobatan, khususnya masker, ada dalam kondisi yang aman.

”Stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 1,65 juta ton. Stok tersebut cukup untuk menghadapi tingginya permintaan,” ujar Erick. Dia mengakui bahwa aksi panic buying karena virus korona memang tidak bisa dihindari. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya bersama dengan Perum Bulog akan berupaya meredam adanya potensi mafia beras yang ingin mengambil keuntungan atas kondisi ini.

Erick mengatakan bahwa Bulog memiliki stok beras sekitar 1,65 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya ketersediaan beras juga akan bertambah dengan adanya pasokan tambahan dari panen raya dalam waktu dekat. “Rencana panen raya juga agak maju seperti biasanya, mudah-mudahan angkanya stabil, jadi stok ini ditambah hasil panen raya, insyaallah mencukupi,” bebernya.

Dia menambahkan Kementerian BUMN juga memastikan bahwa Bulog akan memperbaiki pola dan jalur distribusi beras. Hal ini akan dilakukan dengan mendorong distribusi beras melalui kanal alternatif seperti kanal daring maupun kerja sama dengan distributor swasta. Menurutnya, dengan berbagai langkah tersebut pemerintah mengharapkan tidak ada mafia beras yang mengambil untung.

Dia memastikan beras akan diserap dengan harga yang sesuai oleh Bulog dan didistribusikan dengan harga yang juga rasional kepada masyarakat. “Kami dan Pak Budi Waseso sama, mau mafia-mafia ini harus kita sadarkan, karena yang namanya pemerintah juga punya distribusi yang kuat,” katanya.

Mengenai pasokan masker, Erick memastikan stok masker yang disediakan oleh PT Kimia Farma Tbk mencukupi untuk menghadapi ancaman virus Korona. Meski begitu, pembelian masker oleh masyarakat dibatasi hanya dua lembar untuk satu kali transaksi. ”Kimia Farma juga sudah membatasi bahwa misalnya orang tidak boleh beli lebih dari dua (lembar, red),” bebernya.

Kimia Farma yang saat ini memiliki 1.300 apotek dan 600 klinik di seluruh Indonesia, memastikan stok masker yang dimilikinya cukup banyak. Stok yang dimiliki Kimia Farma saat ini sebanyak 4.000 dus, di mana setiap dus berisi sekitar 50 lembar masker sehingga saat ini stoknya 200 ribu masker. ”Kondisi ini sementara, tapi kami masih melakukan pemesanan bahan baku masker untuk kurang lebih 7,2 juta lembar masker kain,” ujar Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo.

Sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo, aparat kepolisian juga beregerak untuk memastikan tidak ada lagi yang memainkan harga barang yang dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya sembako, masker dan hand sanitizer yang saat ini banyak dicari juag masuk dalam pengawasan. ”Saat ini secara serentak Polri melakukan upaya penagakan hukum terhadap para pelaku yang diduga menimbun masker dan hand sanitizer,” terang Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Asep Adi Saputra.

Itu dilakukan lantaran penimbunan berpotensi membuat masyarakat sulit mendapatkan masker maupun hand sanitizer. Kalau pun dapat, mereka harus mengeluarkan uang jauh lebih banyak dari biasanya. Kondisi itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Sehingga aparat kepolisian di seluruh daerah bergerak. Asep menekankan, instansinya tidak segan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja mengkantrol harga masker maupun hand sanitizer. ”Dengan harga-harga yang sangat tinggi,” kata dia.

Tidak hanya itu, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu juga menyatakan bahwa saat ini patroli siber yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian semakin intensi. Menurut dia, instensitas patroli siber dinaikan guna mencegah persebaran hoaks terkait dengan wabah virus korona. ”Khususnya mengawasi terkait dengan penyebaran berita-berita bohong atau hoaks yang sehubungan dengan perkembangan penanganan virus korona,” beber Asep.

Di lain pihak, TNI juga terus bekerja membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah virus yang berasal dari Wuhan tersebut. Kemarin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau lokasi yang bakal jadi lokasi pembangunan rumah sakit khusus untuk menangani penyakit menular. Hadi tidak sendiri. Dia juga didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Lokasi yang ditinjau oleh Hadi, Basuki, dan Doni adalah Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, mereka sempat melihat langsung beberapa fasilitas yang masih ada di sana. Yakni Rumah Sakit PMI 1, Rumah Sakit PMI 2, pos milik Brimob, dan barak. Menurut Hadi, bangunan yang sempat jadi tempat pengungsi dari Vietnam pada 1979 sampai 1996 itu bakal direhab. ”Menjadi rumah sakit,” ungkapnya.

Harapannya, rumah sakit tersebut bisa menampung lebih dari seribu pasien. Orang nomor satu di tubuh TNI itu pun memastikan, pembangunan rumah sakit di Pulau Galang mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO. Lebih lanjut dia menyatakan, Pulau Galang dipilih oleh pemerintah lantaran sudah pulau itu tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Hang Nadim. Selain itu, suplai air bersih dan listrik ke juga sudah ada. (agf/lyn/mia/syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *