Izin Galian C Kewenangan Provinsi

Masyarakat Wouma sedang berkoordinasi dengan Kapolres Jayawijaya pada saat membuka palang terhadap galian Non Logam di Kali Uwe (Denny/ Cepos)

WAMENA – Kepala Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jayawijaya Karel Tehupuring memastikan bahwa perizinan terhadap Bahan Galian Non Logam (Galian C ) atau layanan perizinan yang berhubungan dengan energi dan sumberdaya mineral melalui DPM PTSP Provinsi Papua, tentunya melewati koordinasi dengan daerah.

  Menurutnya, Pemkab hanya mengeluarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan dari BLH, sedangkan untuk PTSP Jayawijaya tak mengeluarkan izin soal galian C karena kewenangannya ada di Provinsi.

  “Meskipun dukungan dokumen,  atau pengantar datang dari kabupaten namun yang berkewenangan untuk mengeluarkan izin itu dari Provinsi Papua dalam Hal ini DPM – PTSP Provinsi Papua,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos Selasa (25/2) kemarin.

   Menurutnya, Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perwakilan Provinsi Papua itu sudah ada di Kabupaten Jayawijaya dan mulai eksis di tahun 2020 ini, pihaknya sering kali melakukan koordinasi untuk izin -izin galian yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua.

   Secara terpisah, Kepala Kantor Cabang Dinas ESDM Provinsi Papua yang membawahi 7 Kabupaten di Pegunungan Tengah Papua  Ronald Wanggai mengakui jika sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua saat ini sudah harus membuka kantor cabang Dinas ESDM Provinsi Papua di Wamena.

  “Jika kami sudah berkantor di daerah maka kami yang akan melakukan pengawasan khususnya untuk perizinan bahan galian non logam yang dikeluarkan dari DPM- PTSP Provinsi Papua,”jelasnya via selulernya kepada Cenderawasih pos.

   Dalam pemberian ijin kata Ronald Wanggai ada syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam pengambilan pasir, batu dan lainnya, apabila ada satu syarat tak terpenuhi maka izin tersebut tak akan dikeluarkan.

   “Kami dari Dinas ESDM Provinsi Papua hanya memberikan kajian teknis yang akan diajukan kepada DPM – PTSP untuk menerbitkan perizinan galian non Logam,”katanya.

   Selain itu dari kabupaten juga harus memberikan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan dari Balai  Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, itu merupakan bagian dari syarat agar perijinan terhadap galian yang dilakukan,

   “Kalau dari Kabupaten tidak memenuhi syarat itu makan tak akan dikeluarkan izin untuk melakukan galian seperti yang ada di Kali Uwe distrik Wouma saat ini,”bebernya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *