Rektor Tak Datang, Debat Akademik Jadi Diskusi Publik

Agas Putra Hartanto/Jawa Pos TAK SESUAI RENCANA: Sucipto Hadi Purnomo (empat dari kiri) bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Donny Danardono (dua dari kiri), dosen Komunikasi Universitas Diponegoro Triyono Lukmantoro (empat dari kanan) dan Perwakilan BEM Unnes di aula gedung PKM Unnes pada Kamis malam (20/2).

Rencana Pembuktian Ujaran Kebencian Dosen Unnes yang Dinonaktifkan

Dr Sucipto Hadi Purnomo dinonaktifkan sementara dari tugasnya sebagai dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) karena dugaan ujaran kebencian kepada Presiden Jokowi. Merasa tidak memiliki maksud tersebut, dia meminta ada debat akademik. BEM memfasilitasi. Namun, tak ada satu pun perwakilan kampus yang datang.

Agas Putra Hartanto, Semarang, Jawa Pos

Acara yang semula dijadwalkan mulai pukul 19.00 tersebut molor. Baru dimulai satu setengah jam kemudian lantaran Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman tidak kunjung datang. Ratusan mahasiswa yang hadir mengungkapkan kekecewaan mereka. ’’Rektornya takut…rektornya takut…rektoornyaa taakuuuut!’’ seru para mahasiswa yang memadati aula gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM).

Fathur tak datang. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unnes selaku penyelenggara menyatakan sudah mengundang rektor lewat surat resmi pada Senin (17/2). Rektor diundang untuk debat akademik terbuka menjawab tantangan Sucipto.

Sucipto adalah dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Pihak kampus menganggap unggahannya di Facebook pada 10 Juni 2019 menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Sucipto menulis di wall-nya: Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada Lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?

Tulisan itu tidak dimaksudkan Sucipto untuk menghina presiden. Bagi dia, tulisan tersebut satire lantaran pada saat itu apa-apa yang terjadi, yang disalahkan adalah presiden.

’’Saya posting soal kenapa uang saku anak saya berkurang saat Lebaran? Itu artinya anak saya bertambah banyak. Terlebih, anak saya juga sudah kehilangan beberapa simbahnya. Karena saat itu cucu Jokowi, si Jan Ethes, sedang mesra dengan Jokowi, saya hanya satire kalau apa-apa salah presiden. Ini murni satire, bukan menghina siapa pun,’’ katanya.

Menteri Kajian Strategis BEM Unnes Ignatius Radite mengatakan, forum tersebut diselenggarakan untuk mencari kebenaran. Bukan membela Sucipto maupun Fathur. ’’Jika tuduhan yang disampaikan rektor benar, harus ada konsekuensinya, pembuktiannya,’’ ujar Radite.

Akibat polemik tersebut, Radite mengaku kampusnya mendadak viral. Menjadi perbincangan banyak orang. ’’Bukan karena (berprestasi) mendunia seperti yang disampaikan rektor,’’ kata mahasiswa fakultas hukum tersebut.

Radite menyebut ada ketakutan yang dirasakan Fathur. Ketidakhadirannya menguatkan kesan rektor 53 tahun tersebut menghindari masalah itu. Padahal, sore setelah surat dikirim, Fathur menjawab mengusahakan hadir. ”Tapi, ini tidak hadir, tentu rektor ingkar janji. Karena di media massa, dia mengatakan siap jika ditantang debat oleh Pak Cipto,” ucapnya.

Presiden BEM Unnes Muhammad Fajar Ahsanul Hakim juga mendapat jawaban Fathur tentang kesediaannya hadir melalui pesan singkat. H-1 acara, Fajar menemui Fathur untuk memastikan. Namun, jawaban kali itu berbeda. ”Diwakilkan WR (wakil rektor) III ya. Saya sedang ada acara,” cerita Fajar.

Faktanya, tidak ada satu pun perwakilan dari kampus yang datang. Format acara terpaksa diubah. Dari debat akademik menjadi diskusi publik. Sucipto hadir dengan mengenakan baju kasual. Memakai kemeja biru dibalut jaket.

Dosen hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Donny Danardono dan dosen komunikasi politik Universitas Diponegoro Triyono Lukmantoro juga diundang. Mulanya sebagai panelis. Namun karena format acara berubah, Donny dan Triyono didaulat sebagai pembicara.

Sementara itu, pihak kampus menyatakan sudah berkirim surat kepada presiden BEM Unnes tertanggal 19 Februari. Surat bernomor B/937/KM/2020 tersebut berisi tentang penundaan pelaksanaan debat terbuka. Alasannya, tema, aturan, dan hal-hal teknis belum disepakati bersama.

Menurut kampus, tema debat akademik harus dirancang berbasis keilmuan atau ilmiah. ”Apalagi, kedua pihak dari fakultas bahasa dan seni. Debat dapat dirancang dari perspektif linguistik,” terang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes Abdurrahman.

Jika tema yang diangkat adalah politik, hukum, dan pendidikan, debat harus melibatkan orang yang berkompeten. Kampus juga merasa belum ada aturan atau kesepakatan yang ditetapkan. Dia khawatir debat akan menjadi liar. ”Nanti pasti saur manuk dan tidak ada dampak akademik yang didapat,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unnes S. Martono menjelaskan, pembebastugasan sementara Sucipto semestinya tidak perlu diperdebatkan karena masih dalam proses pemeriksaan. Nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan hasil pemeriksaan. ”Ajakan debat terbuka terkait sanksi pembebastugasan ini tidak substansial. Apa yang harus diperdebatkan?” selorohnya.

Keputusan pembebastugasan sementara itu, lanjut Martono, sudah sesuai kaidah akademik. Merujuk surat permintaan Kemendikbud atas temuan di media sosial Sucipto. ”Acuan kami adalah surat dari Kemendikbud. Meminta agar yang bersangkutan (Sucipto) mendapat pembinaan. Pembebastugasan yang dilakukan rektor sesuai dengan rekomendasi dari tim pembinaan aparatur (binap),” jelasnya.

Staf Ahli Rektor Bidang Hukum Unnes Muhammad Azil Maskur menuturkan, pembebastugasan tersebut dilakukan untuk menegakkan disiplin kepada ASN. ”Langkah ini sesuai kok dengan pasal 27 PP 53 Tahun 2010. Kami hanya menjalankan surat dari Kemendikbud dan sudah sesuai dengan aturan,” bebernya.

Menurut dia, pembebastugasan seorang dosen dari tugas fungsionalnya adalah hal biasa. Dia mencontohkan, ada beberapa dosen yang harus diberhentikan sementara dalam kasus lain tahun lalu. Tidak berarti dipecat. Hanya, tidak boleh membimbing dan mengajar mahasiswa. Namun, mereka masih digaji. ”Saya heran kok ini ramai, padahal di instansi mana pun, sama prosesnya,” ujar Azil.

Pada kesempatan itu, Sucipto menceritakan surat keputusan (SK) menonaktifkan sementara keluar dua hari setelah dirinya diperiksa di Mapolda Jateng. Dia diperiksa sebagai saksi atas laporan dugaan plagiarisme yang dilakukan Fathur. Sucipto diketahui merupakan anggota tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti.

Pada 11 Februari, dia memenuhi undangan tim pemeriksa yang terdiri atas S. Martono, Azil, Ali Masyhar, Wakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Hendri Pratama, serta Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Prembayun Miji Lestari. Sucipto diperiksa terkait dugaan pelanggaran etika pegawai.

Tim pemeriksa menyebutkan pokok-pokok kesalahannya. Antara lain, seorang ASN tidak pantas mengunggah posting-an di Facebook yang seperti menyindir Jokowi.

Dia juga ditanya tentang aktivitasnya sebagai anggota tim EKA Kemenristekdikti dan kesaksiannya di Mapolda Jateng atas laporan seorang pemimpin Unnes yang diduga melakukan plagiarisme. ”Malamnya, saya mendapat chat WA ketua jurusan untuk menghadap dekan (FBS Unnes) besok pagi (12/2). Saat saya temui, ternyata saya disodori SK itu (pembebastugasan sementara),” ungkapnya.

Setelah menerima SK tersebut, Sucipto menelepon istrinya. ”Ma, aku entuk surat pembebasan sementara dari tugas dosen. Isin rak kowe?” bebernya. Sang istri lantas menjawab: kenapa malu?

Seketika, Sucipto menuliskan maklumat kepada para mahasiswa bimbingannya bahwa sejak 12 Februari, dirinya tidak membimbing dan mengajar karena mendapat skors. ”Tapi, bukan karena melakukan tindak pidana ataupun metengi (menghamili) mahasiswi,” ujar Sucipto yang kemudian memancing gelak tawa mahasiswa yang hadir.

Sucipto menegaskan, dirinya hadir dalam debat itu sebagai bentuk perlawanan. Dia ingin tuduhan yang disampaikan kampus dibuktikan secara alamiah. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa ujaran kebencian terhadap pemimpin negara memang harus masuk ranah hukum. Namun, pembuktian atas tuduhan itu tetap harus melalui jalur pengadilan.

Sementara itu, pengamat hukum Unika Soegijapranata Donny Danardono menjelaskan, unggahan Sucipto tersebut tidak masuk kategori kritik ataupun penghinaan. (*/c7/ayi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *