REI:  Pembatasan Kuota KPR FLPP Rugikan MBR dan Developer

Terlihat rumah KPR di Sentani yang dibangun di Jalan Hawai Sentani, Kampung Nendali belum lama ini.Yohana/Cepos

JAYAPURA – Di tahun 2020 Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Papua akui kuota rumah KPR FLP bagi Papua sangat menyulitkan MBR dan developer.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Papua, Nelly Suryani mengatakan, kuota rumah bersubsidi tahun ini hanya  500 unit yang disediakan bagi 43 MBR di Papua. Diakuinya, jumlah tersebut dinilai menyulitkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi.

“Kuota keseluruhan KPR FLPP yang disiapkan hanya 80.000 untuk seluruh Indonesia, sehingga untuk kuota Papua kami hanya sediakan 500 unit. Sedangkan kalau dilihat jumlah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan KPR di Papua,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (18/1) kemarin.

Lanjutnya, kondisi tersebut sangat merugikan MBR maupun developer. Pihaknya telah menyediakan 2.000 unit KPR FLP bahkan lahan juga sudah disediakan. Hanya saja dengan kuota yang sangat terbatas, tidak bisa pihaknya salurkan kepada masyarakat.

“Tahun lalu kami hanya bisa pasarkan 700 unit, yang kami pasarkan selama setengah tahun. Kali ini hanya bisa menyalurkan 500 unit, sedangkan kebutuhan rumah bagi MBR dan kerugian developer yang tidak bisa menjual rumah yang telah dibangun. Belum lagi anggota kami yang mengambil kredit untuk membangur KPR, kini tidak bisa disalurkan dan sulit bagi developer untuk melunasi utang kredit mereka di perbankan,”ungkap Suryani kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (18/1) kemarin.

Lanjutnya, membatasi pendistribusian KPR FLPP artinya masyarakat tidak memiliki rumah meski kebutuhan rumah di Papua masih cukup tinggi.

“Hal ini sangat tidak adil bagi Papua, biasanya setiap tahun kuota yang disiapkan untuk MBR sebanyak 2.500 – 3.000 unit, akan tetapi dua tahun terakhir ini jumlah tersebut merosot sampai diangka 500 unit. Malahan MBR kami banyak yang beralih membeli KPR Komersial bukan KPR Subsidi dimana KPR Komersial ini setiap bulan cicilan yang harus dibayar Rp 1,9 juta, dari yang seharusnya Rp 1,3 juta melalui KPR Subsidi,” jelasnya.

Dengan kondisi saat ini, pihaknya akan tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penambahan kuota KPR FLPP bagi Papua. Setidaknya pihaknya berharap pemerintah dapat sediakan 2.000 unit KPR bagi MBR di Papua. (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *