Tolak WNI Eks Kombatan ISIS, Pemerintah Dinilai Buru-buru

Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas,

JAYAPURA- Pemerintah telah menolak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS, namun untuk anak-anak warga Indonesia eks ISIS di bawah umur 10 tahun, maka hal tersebut telah mengancam hak asuh orang tua terhadap anak. Pasalnya, ini merupakan langkah memisahkan orang tua dengan anaknya, di mana anak dipulangkan, sedangkan orang tuanya ditolak.

Demikian, menurut Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas, memulangkan anak warga Indonesia eks ISIS saja tidaklah cukup. Pasalnya, hak asuh anak ada pada kedua orang tuanya.

Kata Mandenas, langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia terhadap persoalan warga Indonesia eks ISIS terkesan tergesa-gesa dan keliru, bahkan terhadap hak konstitusi warga negara Indonesia.

“Menolak warga Indonesia eks ISIS tanpa legalitas hukum tentang status kewarganegaraannya itu, sampai kapanpun mereka tetap memiliki hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Status kewarganegaraan mereka belum dicabut. Kalaupun dicabut, maka harus melalui proses hukum yang diajukan dengan mendapatkan persetujuan juga dari DPR, serta proses lainnya,” terangnya.

Demikian, ketika pemerintah menolak memulangkan warga Indonesia eks ISIS, maka hal tersebut merupakan kebijakan yang tak tertulis, yang tanpa diikuti legalitas hukum. Dengan kata lain, pemerintah tak bisa semerta-merta menyatakan penolakkan.

“Melainkan, harus dulu dilakukan verifikasi, identifikasi dengan baik, kemudian dikaji, dan langkah pemerintah itu dirumuskan secara baik untuk pengambilan sebuah kebijakan. Kebijakan itu bersifat final, sehingga bisa memberikan suatu efek jera kepada mereka apabila pemerintah mewacanakan tidak memulangkan mereka,” jelasnya.

Oleh sebab itu, menurut Mandenas, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam penyelesaian persoalan warga Indonesia eks ISIS. “Pasalnya, mereka terkapar ISIS, salah satu ialah karena kesalahan Indonesia juga karena faktor ekonomi masyarakat Indonesia yang tak mampu ditangani baik oleh pemeritnah Indoensia, sehingga banyak warga negara Indonesia yang terkapar ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” tambahnya. (gr/wen)

1 thought on “Tolak WNI Eks Kombatan ISIS, Pemerintah Dinilai Buru-buru

  1. Jangan apriori dulu terhadap kebijakan pemerintah yg akan mempertimbangkan memulangkan anak2 mantan kombatan ISIS ke Indonesia. Ada kreteria ketat dalam hal ini diantaranya adalah mereka yg tidak sempat menyebrang kedaerah konflik pertempuran ISIS itu sendiri dan rata2 mereka adalah anak2 yang sudah Yatim Piatu karena kehilangan Kedua orangtuanya. Untuk anak di bawah usia 10 tahun ternyata ada perlakuan berbeda, bahwa akan dilihat kasus per kasusnya mengingat ada anak di bawah usia tersebut yang sudah menjadi yatim piatu.

    Pemerintah Indonesia menolak memulangkan 600 WNI eks-ISIS atas dasar hukum ‘Penangkalan’. Di mana pasal yang digunakan adalah UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Keputusan itu sendiri tertuang dalam tiga putusan. “Jadi pemerintah kemarin keputusannya tiga kata. Satu, menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 (juta) warga negara yang hidup di Indonesia harus dilindungi oleh negara. Kedua, tidak memulangkan fighters kombatan yang tergabung dalam FTF di beberapa negara. Ketiga, mendata karena mendatanya dari lembaga internasional datanya tidak teridentifikasi pasti, cuma ada jumlah sekian, sehingga perlu pendataan yang lebih teliti dan aktual”

    Sebelumnya WNI eks-ISIS sempat minta dipulangkan ke Indonesia? Kebanyakan dari mereka yang meminta ini adalah wanita dan anak-anak. Kalau ada kekhawatiran bagaimana dengan hak asuh dsb hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena anak2 tersebut sudah pasti adalah anak Yatim Piatu yg sudah kehilangan kedua orangtuanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *