Bupati Markum Penuhi Panggilan Kejati

Tidak Laporkan SPJ, Penerima Bansos dan Hibah Akan Dilaporkan

JAYAPURA-Bupati Keerom, Muh. Markum mengaku sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Papua untuk memberikan keterangan terkait kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Keerom, yang diduga merugikan negara sekira Rp 70 miliar lebih berdasarkan hasil audit dari BPK RI.

Bupati Markum mengakui, belum bisa memenuhi panggilan pertama penyidik Kejati Papua beberapa waktu lalu, karena banyak urusan pemerintahan di luar Papua yang harus diselesaikan. Namun setelah urusan tersebut selesai, dirinya langsung ke Kejati Papua untuk menjelaskan secara detail kepada penyidik.

Selama kurang lebih lima jam, Muh Markum mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik Kejati Papua dan poin pentingnya adalah  kasus Bansos dan hibah terjadi pada tahun 2017. Dimana  saat itu Bupati Keerom masih dijabat almarhum Celcius Watae, sehingga dirinya mengaku tidak menahu soal Bansos itu. Apalagi kebijakan memberikan Bansos dan Hibah, merupakan kewenangan dari bupati dan saat itu dirinya masih menjabt sebagai wakil bupati.

  “Saya dilantik Gubernur Papua atas nama Presiden dan Menteri Dalam Negeri  sesuai dengan SK Mendagri 13 Februari 2018 sebagai bupati dan sebelumnya wakil bupati. Jadi dikaitkan dengan kasus ini, saya tentu tidak tahu menahu karena ini masih dijabat almarhum Celcius Watae,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (15/2).

    Secara administrasi keuangan, tahun 2017 terdapat temuan hasil review BPK tentang Bansos dan hibah  totalnya sekira Rp 80 miliar lebih dan sudah ditindaklanjuti 61%. Saat ini menurutnya masih ada Rp 23 miliar lebih. Namun setelah dilakukan pengembangan penelusuran penerima bansos dan hibah akhirnya kini totalnya tinggal Rp 8 miliar, yang harus bisa dipertanggungjawabkan melalui laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Terkait kasus ini, dirinya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Keerom akan melakukan pencarian data penerima Bansos dan hibah yang harus bisa mempertanggungjawabkan dengan memberikan laporan SPJ balik.

“Saya akan  meminta kepada penerima hibah Bansos yang dari total masih Rp 8 miliar untuk dilakukan SPJ balik. SPJ balik bagi penerima Bansos hibah, yang menerima ada dari kemasyarakatan, lembaga, Ormas lembaga keagamaan, maupun stabilitas keamanan  yang ada di Kabupaten Keerom,” bebernya.

Markum menyebutkan, hal ini harus ditindaklanjuti karena sekarang tim TPAD Kabupaten Keerom yang diketuai oleh Sekda, BUD dan Bappeda,  akan terus menindaklanjuti siapa saja penerima Bansos dan hibah untuk bisa memberikan laporan SPJ, yang masih kurang Rp 8 miliar.

  “Masih ada Rp 8 milar yang belum ditindaklanjuti.  Saya juga harus memberikan pemahaman kepada pihak penerima Bansos dan hibah harus bisa melaporkan SPJ-nya. Saya perintahkan penerima Bansos dan hibah untuk bisa mempertanggungjawabkan laporan SPJ melalui tim yang telah kami bentuk,”pintanya.

   Diakuinya, untuk penerima Bansos dan hibah  datanya sudah tercatat. Pihaknya masih memberikan kesempatan hingga bulan Maret 2020, agar penerima Bansos dan hibah   melaporkan SPJ. Apabila tidak, akan dilaporkan balik ke aparat penegak hukum.
“Ini sebenarnya yang menerima saudara-saudara kita semua. Tapi jika sudah menerima uang biasanya lupa dalam mempertanggungjawabkan. Nanti saya akan inventarisir di bulan Maret apabila tidak bisa melaksanakan atau membuat SPJ balik saya akan laporkan kembali ke pihak aparat penegak hukum yaitu khususnya di Kejati Papua,’’ujarnya.

   Muh Markum juga  berterima kasih kepada Kejati Papua yang begitu intens melihat, sebenarnya siapa saja yang menerima dana Bansos hibah di Kabupaten Keerom dari TA 2017. Karena secara objektif ia meminta kepada Kejati untuk Bansos dan hibah yang masih belum dipertanggungjawabkan sampai akhir Maret 8 miliar harus diproses secara hukum.(dil/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *