Kepala Perwakilan BPK RI Papua Datangi Tolikara

Foto bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Paula Hendry Simatupang bersama pimpinan OPD usai memberikan arahan umum kepada pimpinan OPD Pemkab Tolikara di ruang BPKAD Tolikara di Karubaga,  Rabu (13/2)  kemarin.

KARUBAGA-Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Papua Paula Hendry Simatupang bersama tim mendatangi Tolikara, di Karubaga, Kamis (13/4).

  Kedatangan Kepala BPK Paula Hendry Simatupang ini untuk memberikan arahan kepada seluruh pimpinan OPD Tolikara tentang opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019. Yakni, dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

  Menurutnya BPK RI Perwakilan Provinsi Papua memiliki catatan perbaikan di masa mendatang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan seperti, kas di bendahara pengeluaran belum tertib, kemudian sejumlah belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset maupun persediaan belum tertib.

  “Makanya pada kesempatan ini saya berpesan agar semua pimpinan OPD berlomba-lomba membuat laporan keuangan tersaji sebagaimana mestinya. Apalagi Kabupaten Tolikara belum pernah mendapat opini WTP, karenanya saya imbau terus bekerja dan berusaha mencapai hasil terbaik,” harapnya.

  Diakuinya Kabupaten Tolikara sudah berusia 17 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2002,sehingga kabupaten ini sudah berusia dewasa. Karena itu semua hasil laporan keuagan harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),  namun hal ini belum pernah dicapai. Karena itu Kepala BPK minta kepada Sekda Tolikara selaku pengendali kepegawaian dan administrasi keuangan daerah segera membentuk tim khusus dan bekerja mandiri menyelesaikan yang belum tuntas.

   Sementara itu pada kesempatan yang sama Sekda Tolikara Anton Warkawani, SE minta kepada seluruh pimpinan OPD dan Bendahara selalu berada di tempat sehingga sewaktu – waktu tim BPK memintai keterangan laporan hasil pengunaan anggaran bisa diberikan keterangan yang jelas.  “Pemeriksaan awal ini untuk memotret semua laporan hasil penggunaan, nanti ada tahap kedua itu pemeriksaan terperinci. Karena itu semua Pimpinan OPD dengan bendahara selalu berada di tempat,” tegas Sekda Anton Warkawani. (Diskominfo Tolikara)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *