Polda Papua Selidiki Dugaan Jual Beli Amunisi Gunakan Dana Desa

Kombes Pol AM Kamal kabidhumas Polda Papua

JAYAPURA- Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa yang diperuntukan untuk membeli senjata dan amunisi. Hal ini menyusul penyampaian dari Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua bahwa ada potensi uang untuk membeli senjata dan amunisi diduga menggunakan dana yang ada di kampung-kampung.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan, sudah ada beberapa desa yang penggunaan dana desanya sedang diselidiki oleh pihak penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua dan beberapa Polres yang ada di Pegunungan Tengah dan Kota Jayapura.

“Anggota sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa yang dipakai membeli senjata dan amunisi tersebut, kita tunggu saja hasilnya,” ungkap Kamal kepada Cenderawasih Pos, Kamis (13/2).

Menurut dia, dana desa tidak teraplikasi dalam pelaksaan tugas-tugas pembangunan di desa. Diduga adanya indikasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan pemerasan kepada para kepala kampung, sehingga kepala kampung dengan suka rela  memberikan uang.

“Ini yang kami masih dalami, karena informasi dari masyarakat dan beberapa tokoh tentang kasus itu  kenapa tidak direalisasikan dana desa ? Karena adanya tekanan-tekanan dari KKB itu sendiri,” jelasnya.

Pihaknya juga sedang mengkroscek terhadap dana desa yang diterima oleh setiap kampung,  dana desa yang diaplikasikan untuk pelaksanaan tugas-tugas pembangunan desa sudah terlaksana atau belum. Kalaupun belum maka dana desa itu dikemanakan.

Lanjut Kamal, jika dana desa dibelikan suatu barang berarti barangnya harus ada. Tetapi kalau tidak ada berang berarti ada indikasi penggelapan, sehingga patut diduga dana desa itu diselewengkan.

“Kita tahu dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat cukup besar di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia termasuk papua itu sendiri, tapi fakta yang ditemukan di lapangan tidak adanya perubahan yang signifikan. Padahal dari tahun ke tahun cukup menunjang  pelaksanaan pembangunan  desa,” tutur Kamal.

Adapun pengawasan dana desa sendiri sejak 2 hingga 3 tahun yang lalu ada keterlibatan dari  Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk sama-sama mengawasi dana desa.

“Ingat, dana desa  bukan milik kepala desa, bukan milik tokoh masyarakat desa. Melainkan  milik desa untuk membangun desa agar desa tersebut maju, hal ini guna mendorong masyarakat  untuk menciptakna masyarakat adil dan makmur,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *