Komisi A Sesalkan Banyak Kepala Distrik Tinggalkan Tempat Tugas

Hermes Felle (Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Komisi A DPRD Jayapura mengundang 19 kepala distrik untuk mengevaluasi sejumlah oknum kepala distrik yang seringkali meninggalkan tempat tugas.

Ketua omisi A DPRD Jayapura, Hermes Felle menyesalkan sejumlah kepala distrik yang selalu meninggalkan tempat tugas itu.

“Kami sudah mengundang seluruh kepala distrik untuk mengevaluasi tingkat kehadiran mereka di kantor,” ungkap Hermes Felle saat ditemui di Kantor DPRD Jayapura, Selasa (14/1).

Sehubungan dengan itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala distrik yang ada di 19 distrik supaya mampu menterjemahkan RPJMD Bupati Jayapura. Salah satunya mengenai pelimpahan kewenangan ke tingkat distrik.

“Dari hasil kunjungan kerja dewan di lapangan, banyak kepala distrik bahkan stafnya tidak masuk kantor. Ini sangat disayangkan, mengingat bupati punya program pelimpahan sebagian kewenangan ke tingkat distrik. Sangat disayangkan kalau kepala distrik tidak bisa terjemahkan itu,”tegasnya.

Dia mengatakan, dari hasil kunjungan dewan selama ini ditemukan sejumlah kepala distrik tidak berada di tempat tugasnya. Bahkan stafnya juga tidak masuk kantor.

“Misalnya  Distrik Ebungfao dan  Sentani Barat. Dua distrik ini ditemukan tidak ada kepala distriknya saat kunjungan kerja dewan beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Dia mengakui, alasan topografi dan letak daearah kadang menjadi salah satu alasan mereka tidak menjalankan tugasnya. Namum dia menegaskan, sebagai aparatur sipil negara yang sudah diberi mandat dan tanggung jawab oleh negara, seharusnya tidak ada alasan, apapun tantanngannya. Apalagi sampai meninggalkan tempat tugas.

“Dana operasional untuk distrik Rp 1,2 miliar, itu besar sekali. Dana itu  digunakan untuk bahan kontak, komunikasi dengan masyarakat, RT RW, kepala kampung. Komunikasi dengan mereka apa yang dibutuhkan, masalah apa yang di bawah, harus disampaikan ke kepala distrik. Ketika Musrenbang maka usulkan itu semua,” katanya.

Dia berharap, dengan adanya evaluasi yang sudah dilakukan itu dapat memberikan perubahan terkait pelayanan kepala distrik di masing masing wilayah kerjanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setiap kepala distrik harus siap dalam menjalankan tugasnya. Apalagi saat ini ada program pemerintah daerah terkait  pelimpahan sebagian kewenangan ke tingkat distrik. Ini harus ada komitmen dari setiap kepala distrik. Apabila program ini tidak didukung maka pasti bisa gagal. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *