Pers itu Mengontrol, Bukan Dikontrol

Suasana diskusi publik tentang Peran Pers Dalam Pembangunan Di Papua. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunitas Sastra Papua bekerja sama dengan Laboratorium Kesejahteraan Sosial Fisip Uncen Waena, Selasa (11/2).Yewen/Cepos

Peter Tukan: Pers Harus Menjaga Kebinekaan dan Menjaga Keseimbangan

JAYAPURA- Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Ferry. R.P Sitorus, S.St, M.Si mengatakan, kehadiran pers adalah sebagai fungsi kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pers harus mengontrol dan bukan dikontrol oleh siapapun.

“Fungsi pers itu adalah mengontrol dan bukan dikontrol. Apalagi dikontrol oleh penguasa dan lain sebagainya. Pers hanya bisa dikontrol oleh kebenaran dan data,” katanya dalam diskusi publik tentang Peran Pers Dalam Pembangunan Di Papua dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional yang dilakukan oleh Komunitas Sastra Papua bekerja sama dengan Laboratorium Kesejahteraan Sosial (Kesos) Fisip Uncen Waena, Selasa (11/2).

Senada dengan itu, Salah satu mantan wartawan senior ANTARA, Peter Tukan mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana fungsi pers, yaitu bagaimana memenuhi hak masyarakat, memperjuangkan kebenaran, dan keadilan, hak asasi manusia (HAM), serta menjaga kebinekaan.

“Peran pers adalah bagaimana menjaga kebinekaan, menjaga keseimbangan, melakukan pengawasan, dan melakukan saran dan kritikan, dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” katanya.

Peter mengatakan, pers harus selalu berhati-hati dalam pilihan kata, saat menulis sebuah berita, sehingga tulisan yang dihasilkan di media cetak maupun electronik bisa dapat dibaca dan tidak dapat menyinggung serta menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

“Pilihan kata dalam menulis berita penting sekali diperhatikan oleh seorang jurnalis, sehingga tulisnnya enak dibaca oleh masyarakat yang membaca berita atau tulisan tersebut,”ucapnya.

Di tempat yang sama, Pendiri Komunitas Sastra Papua, Andy Tagihuma mengatakan, saat ini media cetak dan elektronik kurang memberikan ruang untuk mengangkat potensi budaya orang Papua dalam kehidupannya saat ini. Oleh karena itu, kata Andy, penting sekali mengangkat kehidupan budaya orang Papua di dalam berbagai media yang ada di Papua, sehingga bisa diketahui oleh publik.

“Saya masih percaya media cetak dalam membangun kesadaran. Oleh karena itu, pentingnya kehadiran media untuk mengangkat budaya-budaya orang Papua, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dr. Albertina Sasri Lobo, S.Sos, M.Si mengatakan, pers dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Kedua ini merupakan dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi satu dan tidak bisa dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, Nasri melihat selama ini para jurnalis yang ada di Papua inilah yang memberikan informasi secara terbuka mengenai berbagai persoalan dan permasalahan sosial yang ada di Papua.  “Saya lihat kejelihan dalam menganalisis belum tajam. Oleh karena itu, butuh metodologi bagi para jurnalis, sehingga melihat fenomena-fenomen sosial yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Usai diskusi publik, Dr. Drs. Avelinus Lefaan, M.S mengatakan, selama ini mahasiswa hanya bertekun pada kajian-kajian teoritis, sedangkan kajian-kajian empiris di lapangan masih kurang. Oleh karena itu, dengan diskusi publik ini akan membuka cakrawala berpikir mahasiswa, sehingga bisa melihat fenomena-fenomena di masyarakat yang bisa saja bertolak belakang, tetapi bisa saja sesuai dengan kajian-kajian teoritis yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini di kampus.

“Dengan diskusi ini, maka akan membuka ruang bagi mahasiswa, untuk melihat berbagai pembangunan-pembangunan di luar yang bisa dikaji dan ditulis berbagai persoalan yang ada di Papua, baik politik, sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya,” katanya.

Lefaan berharap dengan adanya diskusi publik ini, maka mahasiswa dapat memahami antara teori dan praktek, sehingga kedepan mahasiswa di Papua ini tidak dianggap jago kendang saja, tetapi bisa menulis masalah-masalah Papua yang bisa menjadi masukan dalam pembangunan kepada masyarakat di Papua.

Mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Uncen, Pembantu Dekan I, Marlina Flassy, S.Sos, M.Hum, Ph.D menyambut baik kegiatan diskusi publik ini dan berharap kedepan kegiatan ini bisa dilakukan lebih besar lagi di tingkat fakultas. “Kami menyambut baik dan berharap kedepan kegiatan semacam ini terus dilakukan di setiap program studi dan juga di tingkat fakultas,” harapnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *