Pilkada Papua Disarankan untuk Diundur

Rifai Darus:  Kami hanya Ingin Energi yang Dikeluarkan Tidak Bercabang

JAYAPURA – Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR), Muhammad Rifai Darus menyarankan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 11 Kabupaten di Papua ditunda atau diundur. Ia berpatokan pada jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak yang berdekatan dengan agenda Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan dilangsungkan 20 Oktober 2020. Kata Rivai hal tersebut perlu dipertimbangkan lantaran Pilkada membutuhkan atensi dan energi yang tidak kecil.

Dari kondisi ini tentu membuat situasi tidak nyaman dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan tersebut bila dilangsungkan dalam waktu terlalu dekat.  Kedua berkaitan dengan situasi kerawanan politik keamanan jelang Pilkada Serentak 2020 dimana dari sejumlah data dan analisa otoritas keamanan dimana wilayah Nabire (80,37) dan Keerom (78,52) menempati peringkat ke 1 dan ke 3 yang memiliki indeks potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada serentak nanti.

Pertimbangan ketiga adalah PON di Papua menjadi pengalaman perdana bagi Papua menerima kunjungan dari berbagai daerah dan membutuhkan atensi kita lebih lanjut dan kesempatan sebagai tuan rumah. Ini belum tentu terulang sehingga dengan kata lain, sukses tidaknya agenda PON XX di Papua, merupakan harga diri masyarakat dan pemerintah Papua.

  “Dalam event ini sedikitnya 12.200 atlet dan official akan datang bertandang dan bertanding di Papua. Jumlah itu belum termasuk perangkat pertandingan sehingga fokus keamanan patut dipikirkan apakah terfokus atau pecah,” jelas Rivai dalam rilisnya, Rabu (5/2).

IDR berharap agar pertimbangan itu dapat dicermati dan segera diputuskan oleh otoritas terkait, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pertimbangan ini tidak bermaksud untuk mengganggu proses politik.

“Kami hanya ingin energi yang kita keluarkan tidak bercabang. Papua sedang diberi kesempatan dan peluang. Mari kita daya gunakan sebaik mungkin kesempatan itu dan tuntaskan pelaksanaan PON XX dengan gemilang. Seyelah itu Papua bisa dapat menyambut agenda Pilkada Papua secara demokratis, transparan, akuntabel dan kondusif,” imbuhnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *