Dewan-Pemkab Merauke Sepakat Tolak  E-Warung

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke  Yohanes Samkakai  dengan Komisi B DPRD Kabupaten Merauke dipimpin  Wakil Ketua  II DPRD  Merauke  Dominikus Ulukyanan, S.Sos  didampingi Ketua  Komisi B  DPRD Kabupaten  Merauke Drs Lukas Patrow, SH. Hadir pula Asisten I Sekda Kabupaten Merauke Sunarjo, S.Sos mewakili bupati. (Sulo/Cepos)

MERAUKE – Dewan Perwakilan   Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Merauke bersama dengan  Pemerintah Kabupaten Merauke  sepakat   menolak  bantuan  sosial (Bansos)  E-Warung  yang  diberikan Pemerintah Pusat   lewat Kementerian  Sosial di tahun  2020.

  Selain karena  jumlahnya  yang tidak sesuai  dengan data orang miskin di  Kabupaten Merauke,  penolakan ini karena  dinilai   tidak sesuai dengan  kondisi  di  Papua khususnya Kabupaten Merauke.

  Penolakan  terhadap Bansos  ini  terungkap dalam   Rapat Dengar Pendapat antara Kepala Dinas Sosial   Kabupaten Merauke  Yohanes Samkakai, S.Pd   dengan  Komisi  B  di ruang  sidang  DPRD Kabupaten Merauke Selasa (4/2).

   RDP   tersebut dipimpin  Wakil Ketua  II DPRD  Merauke  Dominikus Ulukyanan, S.Sos  didampingi Ketua  Komisi B  DPRD Kabupaten  Merauke Drs Lukas Patrow, SH.    Hadir  mewakili Bupati   Merauke,   Asisten I Pemerintahan Umum   Sunorjo, S.Sos.

   Yohanes    Samkakai menjelaskan bahwa dari 20 distrik   yang ada di Kabupaten Merauke, hanya  16  distrik  yang  mendapatkan Bansos  ini. Sementara 4 distrik yang dihuni warga lokal  tidak mendapatkan   Bansos e- Warung tersebut.   

  Ia mencontohkan, untuk   Distrik  Merauke untuk penyaluran  E-Warung  dari September -Desember   2019   sebanyak 3.000  lebih penerima, maka   untuk  2020 jumlah  penerima   tinggal 2.000 lebih penerima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *