Anggap Bukan WNI Lagi

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengkritik langkah pemerintah yang berencana hendak memulangkan 600 eks anggota ISIS. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam sebelum menjadi kontroversi yang luas ke publik.

Pasalnya yang bersangkutan, papar dia, sebetulnya bukan lagi WNI. Karena mereka berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. ’’Apalagi mereka bergabung ke ISIS atas kesadaran ideologis,” kata Ace Hasan Syadzily dalam sebuah diskusi di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, kemarin.

Dengan bergabung ke ISIS, mereka dinilai memiliki kesadaran penuh untuk melepas kewarganegaraan sebagai WNI. Sehingga tidak mudah bagi pemerintah untuk melepaskan pemahaman ideologi yang anti terhadap NKRI dan Pancasila. DPR justru khawatir pemulangan mereka akan menimbulkan dampak buruk. Baik dari aspek hukum, ideologi, politik, sosial dan agama.

Dari sisi ideologi, misalnya. Ini bisa menimbulkan persoalan serius karena mereka bisa saja menyebarkan virus kebencian di tengah masyarakat. Tidak ada jaminan setelah mereka kembali ke Indonesia tidak akan menyebarkan ideologi dan ajaran ISIS. ’’Saya yakin ideologi ISIS itu akan terus melekat meski dilakukan  deradikalisasi sekalipun. Karena mereka bergabung dengan ISIS atas kesadaran penuh,” paparnya.

Dia juga mengkritik langkah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang dinilai terburu-buru mengumumkan rencana pemulangan eks ISIS. Padahal itu menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ’’Menteri agama ini melampaui kewenangannya. Menag sudah off side mengumumkan ini,” tegas politikus Golkar itu.

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menambahkan rencana memulangkan 600 eks anggota ISIS sama sekali tidak memiliki urgensi. Menurutnya, pihak yang menganut paham radikal tidak mengakui NKRI dan menolak Pancasila. Bahkan, ucap Maman, mereka juga dengan sengaja telah membakar paspor Indonesia sebagai simbol melepas kewarganegaraan. ’’Jadi sama sekali tidak ada urgensinya memfasilitasi mereka pulang,” cetus Maman.

Sebetulnya, sambung dia, pemerintah tidak punya kewajiban lagi untuk memfasilitasi merek. Sebab mereka bukan WNI lagi. Kecuali dalam soal kemanusiaan. Namun pertimbangan tersebut harus terukur karena akan dengan mudah menyebarkan “virus” kebencian di tengah masyarakat. ’’Menurut saya kok aneh ada pejabat negara yang tidak paham tentang posisi mereka,” tegas politikus PKB itu. (mar/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *