Mahasiswa Papua di Tiongkok Terus Dipantau

Menurut dr. Suebu, seluruh rumah sakit dan jajaran faskes primer di wilayah Provinsi Papua wajib menyiapkan tatalaksana standar PIE dengan referensi tunggal dari Kemkes RI berupa check list kesiapan RS Rujukan dalam surat edaran Dirjen Yankes tertanggal 7 Januari 2020, dan Pedoman Tatalaksana, serta tatalaksana klinis berdasarkan PPK standar Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) untuk nCoV.

“Kekurangan logistik atau kompetensi, dalam konteks kesiapsiagaan emerging diseases wajib dibiayai Pemda masing-masing dengan kebijakan diskresi anggaran, jika dukungan dari sumber Kemenkes dan jajaran terkait di Pusat dan Daerah tidak memadai,” kata dr. Yolkin Suebu.
Ditambahkan, jika ada kasus suspek nCoV yang ditemukan di wilayah regional lain selain regional Mamta, maka pasien itu akan ditangani oleh RSUD terdekat. Jika faskes itu belum memenuhi standar tata laksana klinis, maka ditetapkan sistem rujukan otomatis ke rumah sakit rujukan regional setempat melalui aplikasi sisrute atau disesuaikan.

“Dimohon Dinkes dan rumah sakit regional dapat mengambil inisiatif melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah regionalnya. Lakukan edukasi kepada pasien, keluarga atau masyarakat sesuai yang tertera pada PPK dari PDPI. Kemudian, pemda wajib untuk segera menyiapkan masker yankes maupun publik dalam jumlah yang memadai. Anjurkan setiap keluarga memiliki stok yang cukup. Kiranya Tuhan menolong kita dan melindungi kita semua,” tutupnya.

Untuk mengantisipasi virus penyakit Korona di Indonesia, khususnya di Papua, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Papua meminta kepada pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov Papua untuk membangun crisis center.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *