Mahasiswa Papua di Tiongkok Terus Dipantau

“Seluruh jajaran bidang kesehatan wajib segera menyesuaikan tatalaksana standar, serta menyiapkan diri mengikuti sistem komando yang diberlakukan secara bertanggung jawab. Lakukan simulasi per institusi maupun rujukan dan renkon terpadu,” jelas dr. Silwanus Sumule, Kamis (30/1) kemarin.

Silwanus Sumule menjelaskan bahwa dalam rangka menghindari keresahan di tengah masyarakat, hak publikasi resmi status KKM dan penanganan kasus terbatas dimandatkan  juga dalam SK Gubernur nanti.

“Publikasi umum dan edukasi dilakukan tersistem mengacu pada sumber resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Dinkes Provinsi Papua. Dengan demikian, semua publikasi di luar itu dapat dinyatakan sebagai berita bohong atau hoaks,” tegasnya.

Adapun sistem rujukan untuk penanganan kasus nCoV yang telah disepakati. Dalam hal ini RSUD Jayapura sebagai rujukan tertinggi di wilayah Provinsi Papua untuk semua kasus suspect di wilayah Mamta yaitu mulai Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya.

“Dirujuk langsung dari faskes yang menemukan dengan memenuhi tatalaksana rujukan standar PIE. Jika kapasitas tidak mencukupi, fungsi penyanggah terbatas dilaksanakan oleh RSUD Rujukan Provinsi yaitu RSUD Abepura, dibackup oleh RSU di Kota Jayapura dan RSUD Rujukan Regional Mamta yaitu RSUD Yowari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Yoklin Suebu, M.Kes., menjelaskan bahwa RS dan jajaran faskes primer wajib menyiapkan sistem yang antisipatif terstandar sesuai kompetensi wajib menurut klasifikasi faskes masing-masing, dengan screening di pintu masuk IGD dan IRJ, SPO isolasi sangat ketat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *