Kembalikan Pengungi Nduga dan Intan Jaya ke Rumahnya Masing-masing

Suasana Fokus Group Discution (FGD) The Spirit Of Papua yang diselengarakan oleh Papua language Institute (PLI) Mencari Solusi Penyelesaian Konflik Papua Secara Menyeluruh dan bermartabat di Hotel Swiss-bel kota Jayapura, Minggu (26/1) kemarin. (Noel/Cepos)

FGD Hasilkan Rekomendasi yang Selesaikan Konflik Papua Secara Bermartabat

JAYAPURA –  Fokus Group Discution (FGD) The Spirit Of Papua yang diselenggarakan oleh Papua Language Institute (PLI) Mencari Solusi Penyelesaian Konflik Papua Secara Menyeluruh dan bermartabat menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Acara yang dihadiri, pemerintah provinsi Papua, gereja, Akademisi Uncen dan Unipa Manokwari, Dewan Adat Papua anggota DPR provinsi DPR RI, para aktivis, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dan tamu undangan selaku pemateri seperti Mantan Ketua Kontras juga Pegiat Ham Haris Azhar, Perwakilan LIPI, Dr Adriana Elisabet, M.Soc, Sc dengan Moderator Dr Emir Chairulla (Editor Media Indonesia).

  Diskusi ini berjalan alot sebab setelah masing-masing narasumber menyampaikan pendapatnya. Kemudian peserta dibagi dalam kelompok dua kelompok. Kelompok satu membahas soal Konflik Nduga dan Intan Jaya yang di ketuai Oleh Paskalis Kosay. Sementara kelompok dua membahas seputar, revisi Undang Undang Otonomi Khusus (OTSUS).

Merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Kabupaten Nduga dan Intan Jaya untuk segera mengembalikan  masyarakat pengungsi Nduga dan Intan Jaya ke kampung halamannya supaya dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya.

Sementara kelompok revisi Uu Otsus meminta Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat untuk bertemu dengan para Bupati untuk mendukung proses revisi Undang-Undang Otonomi Khusus.

Kepada anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan hasil FGD ini kepada MRP RI, Pemerintah dan Menteri terkait dalam hal revisi undang-undang otsus untuk dikembalikan sesuai dengan mekanisme pasal 77 UU Otsus.

Kepada Gubernur Papua dan Papua Barat agar menfasilitasi uji publik atas revisi UU Otsus Bagi pemimpin gereja agar menindaklanjuti hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat di Sorong 2018.

Penaggung Jawab Kegiatan direktur umum Papua language Institute (PLI) Samuel Tabuni mengatakan bahwa rangkaian konflik yang terjadi sepanjang 1963 hingga saat ini telah membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia semakin hilang maka pemerintah Indonesia tidak harus menggunakan pendekatan militer harus mengutamakan pendekatan dialogis yang lebih bermartabat.

Selain itu persoalan Papua lebih banyak di diskusikan di media sosial hal ini menjadi dasar dimana dirinya berpikir untuk harus menggelar kegiatan ini untuk didiskusikan secara langsung sehingga tidak hanya di media sosial setelah itu habis, tapi harus menghasilkan rekomendasikan dari hasil FGD ini.

Dengan forum ini semua tokoh yang hadir minta penarikan pasukan dengan mengedepankan komunikasi dialogis dengan melibatkan semua stakeholder pemimpin Papua duduk bersama pemerintah pusat untuk mencari akar masalah ini apa sebenarnya.

Sementara itu mewakili pemerintah provinsi Papua Doren Wakerkwa dalam sambutan Gubernur Papua yang mengatakan memberikan apresiasi atas kegiatan ini dan berharap ada solusi penyelesaian beberapa solusi di Papua terkait konflik yang terus terjadi.(oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *