Indeks Persepsi Korupsi Naik

Dewas: KPK Tetap Harus ’’Digonggongi’’

JAKARTA, Jawa Pos-Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil penilaian indeks persepsi korupsi (IPK) selama 2019. Skor Indonesia naik dua poin. Namun, prestasi tersebut tidak mencakup dinamika pelemahan KPK yang ramai pada akhir 2019. Berbanding terbalik, kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pemberantasan korupsi justru menurun.

Hasil penelitian itu disampaikan TII di Sequis Center, Jakarta, kemarin (23/1). IPK Indonesia meningkat dari 30 menjadi 40. Secara internasional, peringkat RI juga naik dari 89 menjadi 85.

Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengungkapkan, kenaikan itu diiringi dengan pendapat para pelaku bisnis yang menjadi responden bahwa ekonomi Indonesia masih menjanjikan dan tidak ada masalah dalam investasi. Masalah justru ada pada penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

’’Pada saat yang sama, ada dua problem penting untuk masa depan pemberantasan korupsi. Yang pertama pelemahan KPK dan kedua, menyempitnya ruang ekspresi publik,’’ jelas Dadang kemarin.

Dengan bayangan bahwa KPK tidak akan sama dengan sebelum undang-undang direvisi, dia mendorong seharusnya ada peran masyarakat sipil yang diperkuat. Yang sayangnya terhalang pembatasan ruang berekspresi tersebut.

Sumbangan peningkatan skor IPK itu paling banyak berasal dari PRS International Country Guide yang mencapai skor 58. Namun, secara rata-rata, IPK Indonesia hanya 40 karena beberapa aspek masih di bawah garis IPK. Salah satunya, penilaian World Justice Project. Indonesia hanya mendapat skor 21.

Pemerintah, seperti pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, menargetkan Indonesia bisa memiliki skor IPK hingga 50. Menurut Dadang, jika ingin mencapai target itu, harus ada pembenahan ekstra di aspek-aspek tersebut. Terutama dalam hal sistem peradilan dan parlemen.

Dia menggarisbawahi bahwa penilaian Transparency International itu dilakukan pada Agustus–Oktober 2019. Artinya, penilaian tidak menangkap dinamika perubahan UU KPK serta pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut secara utuh. Jika mencakup itu, Dadang memperkirakan nilai IPK-nya mungkin berbeda. Tidak tertutup kemungkinan akan ada perubahan IPK dalam penelitian pada 2020. Namun, jaraknya sudah jauh di depan sehingga lagi-lagi dinamika pelemahan KPK pada akhir 2019 mungkin tidak akan tercakup lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *