Otsus Beri Kekhususan Bagi Papua

Wakil Gubernur Klemen Tinal

“Kalau semuanya normatif, maka seharusnya tak perlu ada Otsus. Tapi, dengan adanya Otsus, maka affirmative action yang bersifat khusus, yang di dalamnya ada diskriminatif positif sebagaimana diberikan negara bagi Papua yang tertuang dalam UU Otsus,” jelas Klemen Tinal kepada Cenderawasih Pos usai melantik pejabat tinggi pratama dan fungsional Pemprov Papua di Gedung Negara, Kamis (23/1).

Wagub Klemen Tinal juga menegaskan bahwa proses pelantikan termasuk di dalamnya perumpunan OPD, telah melalui proses yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Permenpan RB Nomor 15 tahun 2019 tentang  tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif, serta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP.,MKP., menambahkan bahwa restrukturisasi, termasuk perumpunan urusan OPD disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Terlebih, seperti yang disampaikan Wagub bahwa kita punya Otonomi Khusus. Kalau memang terbentur (dengan aturan perundang-undangan yang lain), maka akan kita kaji lagi beberapa OPD yang sisa. Namun, yang jelas, kami tetap menjalankan UU Otsus,” tegas Hery Dosinaen.

Namun yang pasti menurut Sekda Dosinaen, penyusunan 35 OPD hasil restrukturisasi ini telah dibahas bersama Kemendagri dan Kemenpan RB. Dimana ada juga keputusan menteri terkait dengan hal tersebut. Dengan kata lain, kalau tidak ada keputusan menteri atau ada penolakan dari menteri terkait dengan penyusunan 35 OPD yang diajukan Pemprov Papua, maka pelantikan tidak dapat dilakukan. “Dengan demikian, kita tidak melawan ketentuan yang ada,” pungkasnya. (gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *