Otsus Beri Kekhususan Bagi Papua

Wakil Gubernur Klemen Tinal

Wagub Terkait Perumpunan OPD yang Dinilai Tidak Sesuai PP Nomor 18/2016

JAYAPURA-Restrukturisasi organisasi di lingkungan Pemprov Papua telah rampung.

Dari hasil restrukturisasi yang dilakukan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Papua yang sebelumnya berjumlah 52, saat ini hanya 35 OPD.

Namun hasil restrukturisasi khususnya terkait perumpunan urusan pemerintahan dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana beberapa OPD dilebur dengan OPD yang tidak serumpun.

Contohnya, Dinas Kebudayaan yang bergabung dengan Dinas Pariwisata sehingga menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Perpustakaan dan Arsip Daerah bergabung Dinas Pendidikan sehingga melahirkan Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah.

Sementara berdasarkan, PP nomor 18 Tahun 2016, pendidikan satu rumpun dengan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Sedangkan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip daerah tidak serumpun dengan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Klemen Tinal, SE., MM., menyebutkan, kebijakan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), memberikan kekhususan bagi Papua. Untuk itu, masalah perumpunan urusan pemerintahan di jajaran Pemprov Papua tidak menjadi persoalan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *