Indonesia Dorong Penambahan 10 Ribu Kuota Haji

Jokowi Bakal Lobi Raja Salman

JAKARTA, Jawa Pos – Panjangnya masa tunggu antrian bagi jamaah haji di Indonesia membuat pemerintah terus mendorong penambahan kuota haji. Menyambut pelaksanaan haji tahun 2020, pemerintah juga telah melayangkan permohonan penambahan kuota jamaah.

Terkait hal itu, Menteri Agama Fachrul Razi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (22/1). Ditemui usai pertemuan, Razi menjelaskan, pemerintah sudah menyampaikan permohonan kepada pemerintan Arab Saudi. Hanya saja, pemerintah Saudi mengaku tidak memiliki kewenangan.

“Saudi mengatakan Saudi tak punya kewenangan menambah kuota. Jadi kuota yang menentukan OKI (Organisasi Konferensi Islam),” ujarnya.

Oleh OKI, lanjut dia, Indonesia diberi kuota 221 ribu jamaah di tahun 2020. Namun, kata Razi, pemerintah telah mencoba mengajukan tambahan 10 ribu jamaah. Hasilnya, OKI memberikan lampu hijau. Hanya saja, tambahan tersebut bukan bersifat tambahan kuota tahunan, melainkan hanya tambahan jamaah di tahun ini.

“Saya minta tambahan 10 ribu. Dia bilang boleh. Tapi ajukan aja secara formal. Bukan tambahan kuota, tapi menjadi tambahan jemaah,” imbuhnya.

Nah, lampu hijau tersebut dinilai cukup positif oleh pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, dia berharap kesempatan itu bisa dimaksimalkan. Razi berharap Presiden Jokowi memberikan backup diplomasi untuk memuluskan rencana tersebut.

“Mudah-mudahan. Ya akan komunikasikan dengan Raja Saudi,” tuturnya. Meski otoritas OKI, pemerintah Saudi punya peran besar. Dia optimis, kedekatan Jokowi dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud bisa memberi nilai positif dalam proses lobi.

Jika terealisasi, penambahan kuota jamaah tahun 2020 akan berdampak pada ketersediaan anggaran. oleh karenanya, dalam pertemuan kemarin, Presiden Juga mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di temui usai pertemuan, wanita yang akrab disapa Ani itu membenarkan adanya pembahasan anggaran haji. Hanya saja, dia enggan membeberkan lebih jelas.

“Tadi (pertemuan) Pak Menteri Agama mengenai tarif untuk haji dari sisi kebutuhan anggarannya. Itu aja dah ya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu seraya meninggalkan istana.

Seperti diketahui, masa tunggu antrian haji di berbagai daerah Indonesia semakin panjang. Berdasarkan data Kementerian Agama di tahun 2019 lalu, antrian tercepat adalah 11 tahun di Provinsi Maluku, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sementara antrian terlama mencapai 39 tahun yang terjadi di Sulawesi Selatan. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *