Guru di Satuan Pendidikan Kerjasama Tak Dapat Tunjangan Profesi

Sementara itu untuk urusan mendapatkan hak TPG saja, dia menganggap masih banyak birokrasi yang harus dijalankan para guru. Menurutnya sampai saat ini guru belum merdeka dalam menjalankan tugas mengajarnya. ’’Guru-guru masih dibelenggu oleh berbagai persoalan,’’ katanya.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan guru di SPK adalah WNI yang dituntut kewajiban mengikuti UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian wajib masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) Kemendikbud dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). ’’Tapi haknya mendapat tunjangan malah dibedakan,’’ jelasnya.

Dampak dari kebijakan ini ke depan SPK akan kesulitan merekrut atau mempertahankan gurunya yang sudah bersertifikat. Mereka bisa jadi memilih mencari sekolah lain supaya mendapatkan TPG secara penuh. Saat ini besaran TPG yang diterima guru non PNS minimal Rp 1,5 juta/bulan.

Di sisi lain, jajaran Kemendikbud belum ada yang bersedia komentar soal polemik penghentian TPG bagi para guru di SPK itu. Plt. Dirjen GTK Supriano yang sekarang berstatus pelaksana tugas (plt) tidak berkomentar. Begitupun dengan Sekjen Kemendikbud Ainun Naim.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga juga berkilah. ”Ini sedang rapat. Nanti WhatsApp aja ya,” ucapnya. Hingga tadi malam, Ade juga belum memberikan jawaban. (wan/han/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *