Guru di Satuan Pendidikan Kerjasama Tak Dapat Tunjangan Profesi

Kebijakan Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

JAKARTA, Jawa Pos – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan kontroversial. Para guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang sudah bersertifikat, tidak dapat tunjangan profesi guru (TPG). Kebijakan ini dinilai diskriminasi.

Sekolah dengan label SPK adalah nama baru untuk sekolah internasional. Di seluruh Indonesia saat ini ada sebanyak 300-an unit SPK. Kebijakan penghentian penyaluran TPG untuk guru-guru yang mengajar di SPK itu tertuang dalam Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 yang diteken oleh Dirjen GTK Kemendikbud Supriano.

Di dalam lampiran petunjuk teknisnya, ada dua pengecualian guru tidak mendapatkan GTK dari alokasi Kemendikbud. Pertama adalah guru pendidikan agama karena TPG mereka dibayarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian para guru yang bertugas di sekolah berstatus SPK.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan kebijakan tersebut sangat aneh. ’’Artinya tidak boleh diskriminasi kalau sifatnya pelayanan kepada siswa,’’ katanya saat ditemui di kantor Wakil Presiden kemarin (22/1).

Menurutnya guru di sekolah negeri, sekolah swasta, maupun sekolah berlabel SPK memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apalagi terkait dengan pencairan TPG. Selama ini diantara syarat utama mendapatkan TPG adalah memiliki sertifikat profesi guru dan mengajar minimal 24 jam tatap muka per pekan.

Dia mengatakan jajaran Kemendikbud harus konsisten dengan semangat merdeka belajar yang digagas oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Ruh dari merdeka belajar diantaranya adalah debirokratisasi bagi para guru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *