Kebutuhan Pemekaran, Berharap Moratorium DOB Dicabut

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono

JAKARTA, Jawa Pos – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta kemarin (20/1). Usai pertemuan Nono menyampaikan sejumlah isi pembicaraannya dengan Ma’ruf. Diantaranya adalah soal moratorium daerah otonomi baru (DOB).

Nono menuturkan posisi wapres sekaligus sebagai ketua dewan otonomi daerah. ’’Saya katakan sampai saat ini peme8rintah masih moratorium (DOB, Red),’’ tuturnya. Sementara itu ada kebutuhan DOB di wilayah Papua, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya.

Dia mengungkapkan DPD saat ini juga sedang membuat kajian untuk dasar usulan supaya pemerintah membuka kembali moratorium DOB. Nono menjelaskan kebutuhan DOB atau pemekaran itu dalam konteks pemerataan pembangunan serta pengembangan daerah.

 Nono menuturkan mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membicarakan soal pemekaran daerah baru. ’’Papua paling gak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran,’’ tuturnya.

Pertimbangannya adalah karena terlalu luas daerah yang harus dijangkau. Kemudian juga soal pengendalian kawasan Papua yang begitu luas dan sekarang hanya ada dua provinsi. Menurutnya kurang tepat jika pengendalian Papua yang begitu luas berada di bawah dua provinsi seperti saat ini.

Terkait dengan urusan pendapatan asli daerah (PAD), Nono mengatakan itu urusan lain. Dia lantas mengatakan sejak era Belanda, sudah ada kajian bahwa di Papua itu idealnya ada tujuh provinsi. Selain luas wilayahnya, juga berkaitan dengan latar belakang wilayah, kebudayaan, dan lainnya.

Selain Papua, dia mengatakan wilayah yang memiliki perbatasan panjang lainnya adalah Kalimantan. Dia menjelaskan suda ada 173 usulan DOB yang diusulkan pada periode sebelumnya. ’’Tentu kita akan melihat mana yang sangat prioritas,’’ jelasnya. Sebab pertimbangan lain dalam mengabulkan pembentukan daerah baru adalah soal anggaran.

Dia menjelaskan skema pembentukan DOB bisa bottom up atau usulan dari bawah. Kemudian juga bisa menggunakan skema top down atau usulan dari pemerintah pusat. Menurutnya jika negara melihat ada kepentingan nasional, kepentingan strategis, maka negara bisa menentukan adanya DOB. (wan/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *