Tidak Ada Hukuman Mati Dalam Rumusan Pasal 106 KUHP

Tujuh tahanan politik (tapol) dengan dugaan kasus makar, berfoto bersama dengan Komnas HAM Papua di Kalimantan Timur belum lama ini.

Dimana dalam media online tersebut, Kejati Papua penyebutkan bahwa mereka (terdakwa tapol) dijerat dengan Pasal 160 KUHP, sama Pasal 106 KUHP tentang makar, ancamannya maksimal hukuman mati dan minimal 15 tahun penjara.

“Berdasarkan rumusan Pasal 106 KUHP diatas, sudah dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kejati merupakan keterangan yang tidak berdasarkan hukum.  Sementara pemberitaan di media online dapat dikategorikan sebagai pemberitaan yang sesat karena mengutip peryataan yang tidak berdasarkan hukum. Anehnya pemberitaan sesat itu malah diteruskan lagi oleh beberapa media lainnya, sehingga pemberitaan sesat itu tersebar ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Emanuel, mengatakan sebagai penegak hukum semestinya Kejati Papua lebih teliti dalam penyampaikan peryataan, begitu pula sebagai wartawan semestinya lebih teliti dalam menyajikan pemberitaan sebab jika tidak, maka akan menjadi pembelajaran hukum yang keliru kepada masyarakat umum di Indonesia, khususnya keluarga ke tujuh tapol Papua yang ditahan di Kalimantan Timur.

“Kami minta kepada Direktur dan Redaksi media online segera membenarkan berita berjudul Diadili di Kalimantan, Tujuh Perusuh Papua Terancam Hukuman Mati. Sesuai dengan Rumusan Pasal 106 KUHP, agar dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat umum dan menyampaikan maaf secara terbuka kepada keluarga tapol Papua secara terbuka melalui media onlinenya,” ujarnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *