Tiap Kampung Wajib Alokasikan Rp 200 Juta untuk Pengembangan Kakao

Pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura bersama para kepala kampung di wilayah pembangunan tiga  dan empat di Distrik Nimboran, Kamis, (16/1). (Robert Mboik Cepos)

Khusus di Wilayah Pembangunan Tiga dan Empat

SENTANI- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura melakukan kunjungan kerja ke wilayah pembangunan tiga dan empat dalam rangka sinkronisasi terhadap hasil Musrenbang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Kampung (APBK) dengan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020, Kamis, (16/1).

Kepala DPMK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra menjelaskan, esensi dari kegiatan itu adalah untuk memastikan APBK masing-masing kampung 2020 ini harus disesuaikan dengan keunggulan wilayahnya.

Untuk wilayah tiga  dan empat sesuai dengan arah dan kebijakan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si  lebih kepada pengembangan tanaman kakao sebagai komoditas unggulan.

“Kunjungan ini juga sekaligus mengevaluasi kegiatan sebelumnya di Tahun 2019 dari setiap kampung di wilayah tiga dan empat sudah dilakukan. Untuk wilayah tiga dan empat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar untuk pengembangan Kakao,” kata Elisa Yarusabra kepada wartawan usai melaksanakan pertemuan itu, Kamis (16/1), di Distrik Nimboran.

“Kehadiran kami untuk memastikan APBKnya. Supaya tahun ini sebelum penetapan APBK 2020, program prioritas pengembangan kakao ini mendapat perhatian penuh dari masing-masing kampung, termasuk anggarannya,”katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sesuai arahan Bupati Mathius, pengembangan kakao di Kabupaten Jayapura pada 2020 ini setiap kampung diharapkan dapat menaikkan anggaran pengembangan kakao lebih dari Rp100 juta.

“Tahun lalu dianggarkan Rp 100 juta, tapi tahun ini bupati minta supaya dinaikkan menjadi Rp 200 juta dari setiap kampung itu,” bebernya.

Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan amanat Menteri Pedesaan (Mendes) yang meminta kepada seluruh desa yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program pemberdayaan dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa. “Sesuai Permendes 2020 itu lebih kepada pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, namun program kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya tetap dilakukan  dengan menggunakan Alokasi Dana Desa tersebut.  Dia menyebut saat ini setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura rata-rata mengelola Dana Desa sebesar Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar per tahun. Dari besaran angka itu setiap kampung diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran dana desa senilai Rp 200 juta untuk pengembangan akao.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *