Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

Muhammad Farhan WNI yang bebas dari tawanan Abu Sayyaf. FOTO KBRI FILIPINA FOR JAWA POS

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui operasi militer, Muhammad Farhan, warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tawanan Abu Sayyaf, sukses dibebaskan Rabu malam (15/1). Dengan demikian, sudah tidak ada lagi WNI yang disandera oleh kelompok perompak perairan Sulu tersebut.

                Juru Bicara Komando Mindanao Barat Militer Filipima Mayor Arvin Encinas mengatakan, operasi bermula ketika pasukan darat menerima informasi dari penduduk Desa Bato-Bato, Indanan, mengenai keberadaan Farhan. Operasi berlangsung senyap tanpa adanya kontak senjata. Pukul 18.45 waktu setempat, Farhan berhasil dibawa keluar.

                Saat diselamatkan, kondisi Farhan nampak lesu. Tim lantas membawanya ke Rumah Sakit Stasiun Hautal Teodulfo Bautista Kuta di Jolo untuk pemeriksaan medis. Setelah dianggap membaik, Farhan diterbangkan menuju Rumah Sakit Umum Camp Navarro di Zamboanga.

”Kami sangat senang dengan pencapaian luar biasa dari Satuan Tugas Gabungan Militer kami di Sulu. Ini membuktikan bahwa upaya penyelamatan berkelanjutan dan operasi keamanan melumpuhkan Abu Sayyaf telah sangat efektif,” beber Encinas dilansir Daily Express.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah Filipina. Terutama, berterima kasih kepada Divisi 11 AFP (pasukan militer Filipina) dalam upaya membebaskan para sandera WNI. ”Dengan bebasnya Farhan, maka saat ini seluruh WNI yang disandera Abu Sayyaf telah berhasil dibebaskan,” kata Faiza.

Pada 22 Desember 2019 lalu, pasukan militer Filipina berhasil membebaskan Maharudin Lunani dan Samiun Maneu. Pembebasan tersebut diwarnai kontak senjata. Saat itu satu personil militer Filipina gugur. Serah terima Lunani dan Samiun oleh pemerintah Indonesia kepada keluarga sudah dilaksanakan empat hari setelah pembebasan di kantor Kemenlu.

Selama proses pembebasan tersebut pemerintah Filipina sengaja memilih pendekatan militer.Pendekatan tersebut sudah dibahas dengan pemerintah Indonesia sejak KTT ASEAN-Republic of Korea (RoK) pada awal Desember lalu. Saat itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi meminta Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana untuk mengintensifkan upaya pembebasan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Joko Widodo juga melakukan bertemu langsung dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte membicarakan hal yang sama. (han/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *