Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri Sonny Widjaja (kiri), didampingi Direktur Herman Hidayat, memberikan penjelasan selama tiga menit mengenai beredarnya kasus korupsi Asabri di Jakarta, Kamis (16/1). Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana yang selama ini telah disetorkan serta menjamin bahwa uang yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Direksi Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA, Jawa Pos – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (16/1). Dalam kesampatan itu, dia melapor kondisi terkini PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Sejauh ini, Erick mengungkapkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut masih stabil.

Namun demikian, ada atau tidak ada penyelewengan terkait angka penurunan aset yang diduga terjadi karena kesalahan investasi, dia menyebutkan bahwa ada proses yang sedang berjalan untuk memastikan itu. ”Biarkan itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN.” Beber Erick. Dia enggan merinci proses hukum yang sedang berlangsung lantaran lebih fokus mengurus masalah korporasi.

Yang pasti, Erick menegaskan bahwa prajurit TNI, anggota Polri, PNS di kepolisian, TNI, maupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak perlu risau. Sebab, negara menjamin uang yang selama ini mereka setor ke ASABRI ada. ”Bahwa prajurit (TNI), Polri dalam status yang baik dan aman,” tegasnya. Bos Mahaka Group itu enggan terlalu jauh berbicara terkait dengan potensi persoalaan hukum yang membelit ASABRI.

Berulangkali Erick menyebut, proses hukum dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pun demikian dengan kerugian negara akibat masalah ASABRI yang sempat disebut mencapai Rp 10 triliun. ”Mengenai kerugian negera kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus dijalani,” imbuhnya. Dia juga berharap, dugaan masalah ASABRI sama dengan masalah Jiwasraya dibuktikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *