Omnibus Law ditargetkan 100 Hari, Draf diajukan DPR Akhir Pekan

“Antara lain PP percepatan penyusunan RTRDRT, kemudian PP NSPK perizinan lingkungan, PP NPSK bangunan gedung,” ujarnya. Dengan sudah disiapkan PP, Undang-undang akan bisa dilaksanakan setelah disahkan DPR.

Terkait penolakan aliansi buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Airlangga mengaku akan terus menjalin komunikasi. Sejauh ini, pihaknya sudah berdialog dengan 7 konfederasi dan 28 serikat 28 buruh. “Dan ini dialog berjalan terus,” ujarnya.

Dia mengklaim, ada sejumlah mis informasi yang menciptakan perbedaan persepsi. Terkait uang pesangon bagi korban pemutusan hubungan kerja misalnya, pihaknya membantah adanya penghapusan. Dia memastikan program jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS ketenagakerjaan bukan menggantikan PHK pesangon. “Jadi ini on top dari pada PHK pesangon,” tuturnya. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *