PH Nilai Dakwaan JPU Tidak Memenuhi Unsur Pidana

Para terdakwa kasus bentrok antara mahasiswa eksodus dan pihak aparat keamanan yang terjadi pada tanggal 23 September 2019, saat disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Selasa (14/1) kemarin. (Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Kasus bentrok antara mahasiswa eksodus dan aparat keamanan yang terjadi pada tanggal 23 September 2019 kembali lagi disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Abepura, Kota Jayapura pada Selasa  (14/1) kemarin malam.

Sidang ini di pimpin oleh Hakim Ketua Maria Sitanggang dan hakim anggota Abdul Gafur Bunguin dan Mulyawan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa.

Denasehat Hukum Terdakwa, Yustina Haluk, SH, mengatakan bahwa dalam surat eksepsi yang dibacakan tadi (kemarin-red) adalah bagaimana menanggapi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa. Eksepsi ini merupakan nota pembelaan yang dibacakan oleh PH dari 12 orang terdakwa.

“Pada dasarnya dalam eksepsi ini kami PH keberatan karena dakwaan dari JPU tidak memenuhi unsur-unsur pidana, sebagaimana dalam surat eksepsi yang kami bacakan tersebut,” kata Yustina kepada cenderawasih pos di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Selasa (14/1).

Menurut Yustina, dalam surat ekspesi juga pihaknya menganggap bahwa ini merupakan upaya dari pihak kepolisian Polda Papua, untuk mengriminalisasi isu rasisme . oleh karena itu, pihaknya menilai terdakwa ini merupakan korban dari kejadian tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *