Gulirkan Hak Interpelasi dan Pansus BPJS Kesehatan

Puluhan peserta BPJS Kesehatan banyak yang melakukan penurunan kelas perawatan karena iuran kesehatan naik, Selasa (7/1).

Fraksi PKS sangat kecewa atas tindakan yang telah dilakukan pemerintah dengan mengingkari dan mengabaikan kesepakatan dari hasil rapat gabungan Komisi VIII, IX dan XI DPR pada 2 September 2019 lalu. Dan juga rapat Komisi IX dengan Kemenkes, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS  pada  6-7 November 2019, dan 12 Desember 2019.

Dalam rapat-rapat itu, ucap dia, pemerintah berjanji dan menjamin tidak akan menaikan iuran peserta kelas III mandiri. Tapi, faktanya berbicara lain. Ternyata pemerintah tetap menaikan iuran.  “Dengan terjadinya pengingkaran terhadap keputusan bersama tersebut, berarti pemerintah tidak lagi menghargai lembaga DPR RI,” ungkap dia.

Menurut dia, DPR telah kehilangan marwahnya. Untuk itu, fraksinya pun mendesak DPR agar membentuk Pansus kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menggunakan hak interpelasi. Hak itu diatur dalam UU Nomor 2/ 2018 tentang Perubahan ke dua UU MD3, terutama pasal 74 ayat (1) dan ayat (3).

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan, komisinya belum secara resmi menguliran hak interpelasi dan mengusulkan Pansus BPJS. Menurut dia, pihaknya masih menunggu rapat kerja dengan Kemenkes. “Kami akan rapat dulu,” terang politikus PKB itu kepada Jawa Pos. (lum/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *