Gulirkan Hak Interpelasi dan Pansus BPJS Kesehatan

Puluhan peserta BPJS Kesehatan banyak yang melakukan penurunan kelas perawatan karena iuran kesehatan naik, Selasa (7/1).

Terkait Kenaikan Iuran Khusus Kelas III Mandiri

JAKARTA, Jawa Pos-DPR RI masih terus menyoroti kenaikan iuran BJPS Kesehatan. Kali ini, Fraksi PKS mengulirkan hak interpelasi dan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus). Partai dakwah itu menilai bahwa pemerintah tidak peduli dengan masyarakat kecil dan melanggar janji dan kesepakatan dengan DPR RI.

Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS mengatakan, partainya sangat prihatin dengan kenaikan iuran BPJS khususnya kelas III mandiri. Dia menilai, pemerintah telah berbuat zalim kepada rakyat  dengan memberlakukan kebijakan kenaikan iuran sejak 1 Januari lalu. “Di tengah memburuknya ekonomi rakyat,” terang Mufida.

Menurut dia, sebagai wakil rakyat, pihaknya mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahwa APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat 1 UUD 1945. PKS juga mengingatkan  amanat Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta ayat (3) bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial.

Mufida mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) harus bertanggungjawab. Kebijakan mereka sangat menyengsarakan rakyat kecil. Dengan kenaikan iuran itu, tutur dia, masyarakat semakin sulit membayar iuran dan mendapatkan layanan kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *