DPRP: Pemda Se Papua Diminta Tangani Mahasiswa Exsodus

Nioluen Kotouki, S.Ip. (Noel/Cepos)

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/kota se Papua diharapkan dapat mencari solusi bersama guna menangani mahasiswa eksodus yang belum mendapat hak pendidikan sampai saat ini.
Anggota DPRP Papua Nioluen Kotouki, S.Ip. mengkhawatirkan kepulangan mahasiswa asal Papua akan menjadi beban pemerintah yang lebih besar jika tidak ditangani secara cepat.
Kekhawatiran tersebut dikemukakan dirinya setelah bertatap muka bersama beberapa mahasiswa eksodus dan keluhan para orang tua.
“Setelah mengikuti perkembangan setelah para mahasiswa meninggalkan pendidikan di semua kota studi  yang ada di luar Papua, nasib pendidikan mereka mengambang, pemerintah pusat pun justru tidak menagani masalah ini secara tuntas dan obyektif,” kata polisi PKS itu.
Untuk itu, Nioluen Kotouki mendesak Gubernur untuk segera bentuk Tim Gabungan Bersama para Bupati dan walikota untuk secara tuntas menyelesaikan persoalan kepulang  para mahasiswa.

“Jika kepulangan mahasiswa tidak di tangani secara baik, maka di kuatirkan orang tua mahasiswa exsodus menduduki kantor Pemerintahan baik provinsi bahkan kabupaten kota di seluruh tanah Papua,” katanya yang mengaku mendegat dari mahasiswa langsung.

Anggota DPRP  terpilih kedua kalinya itu, mengatakan kekhawatiran ini bukan sebuah informasi yang memprovokasi tetapi sebagai wakil rakyat dirinya merasa  mahasiswa exsodus ini diabaikan.
“Karena dalam penyelesaian kasus ini akar penyebab kepulangan mahasiswa asal Papua sampai detik ini belum tersentu.
Jika akar masalah kepulangan mahasiswa ini belum di benahi baik bersama maka saat ini pun saya bantah untuk pemerintah berbicara untuk mengirim  mahasiswa kembali ke kota studi masing masing,” katanya.

Ia pun mengatakan adanya berbagai penolakan dari mahasiswa untuk bertemu gubernur belum lama ini harus dipahami oleh setiap pemimpin daerah karena mahasiswa masih merasa Tersakiti dari ucapan rasis saat itu, sehingga Meskipun mereka telah menolak menghadiri panggilan gubernur dan pejabat lainnya ia berharap agar pemerintah dapat membuka diri sebagai orang tua untuk menerima anak-anak karena mereka masa depan Papua dan pemimpin Papua bertanggung jawab memperhatikan mereka, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *