Ditolak Nelayan Natuna, Pemerintah Tetap Kerahkan 477 Kapal

Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos

Terkait larangan bagi kapal bertonase 150 Gross Tonnage (GT) yang diusulkan dicabut untuk menarik kapal besar ke Natuna, Edhy mengaku masih melakukan kajian. Sebab, larangan tersebut dikeluarkan untuk menjaga ekosistem ikan agar tidak terlalu diekploitasi. “Itu kan sustainable laut kita, keberadaan ikan kita. Presiden kita tidak setuju kalau kita kasih seluas-luasnya,” terangnya.

Karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Agar ada jalan tengah yang bisa diambil. “Kita akan uji publik ke lapangan,” ungkapnya. Sebelumnya, larangan beroperasi bagi kapal bertonase 150 GT disinyalir sebagai salah satu penyebab minimnya kapal Indonesia merapat ke ZEE Natuna. Padahal, kapal besar diperlukan mengingat kondisi perairan Natuna yang berada di laut lepas.

Di lain sisi, rencana pemerintah mengirim nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa terus dimatangkan. Aliansi Nelayan Indonesia yang mengajukan diri untuk mengirim nelayan dan kapal ikan ke Natuna Utara menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan data-data kapal kepada pemerintah. Secara keseluruhan, tidak kurang dari 447 kapal sudah dinyatakan siap berangkat. Dari angka tersebut, 177 di antaranya merupakan kap besar dengan bobot di atas 100 GT. Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menuturkan, saat ini pihaknya mengutamakan kapal berbobot besar yang berangkat ke Natuna Utara.

“Kami komitmen temen-temen siap untuk berangkat,” terang dia. Menurutnya, seluruh permintaan disampaikan oleh nelayan-nelayan Pantura sudah disampaikan kepada pemerintah. Mulai kemudahan perizinan, jaminan pembeli, faktor keamanan dan keselamatan, subsidi bahan bakar, sampai kesediaan nelayan di Natuna atas kedatangan mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *