Ditolak Nelayan Natuna, Pemerintah Tetap Kerahkan 477 Kapal

Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos

JAKARTA, Jawa Pos – Rencana pemerintah mengerahkan nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa ke perairan Natuna mendapat penolakan dari nelayan setempat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penguatan kegiatan perekonomian di kawasan perairan Natuna tetap dilakukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, di Natuna sebetulnya sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Namun, aktivitasnya belum maksimal. “Belum optimal, belum bermanfaat buat masyarakat,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, kemarin (14/1).

Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan bahan bakar minyak yang belum tercukupi. Imbasnya, para nelayan yang beroperasi di sekitaran Natuna masih enggan merapat. Ketersediaan air bersih di SKPT Selat Lampa juga tidak memadai. Persoalan lainnya, lanjut dia, bantuan kapal yang diberikan pemerintah kepada nelayan Natuna tidak sesuai dengan kebutuhan. Spesifikasinya dinilai tidak cocok dengan kebiasaan masyarakat. “Kapal yang diberikan selama ini adalah kapal fiber yang mereka gak mau. Mereka maunya kapal kayu,” tuturnya.

Berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, akan diselesaikan jajaran KKP. Rencananya, Edhy akan berkunjung bersama Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD siang ini (15/1). “Kita harus bangun nelayan-nelayan di situ dulu,” kata politikus Gerindra tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *