Basoka Logo Divonis Satu Tahun Penjara

JALANI SIDANG:Terdakwa Yusak Logo alias Bazoka Logo, saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, bulan Desember 2019 lalu. (Yewen/Cepos)

  “ Sebelumnya, JPU dalam Surat tuntutannya menyebutkan terdakwa Bazoka Logo terbukti melanggar Pasal 266 KUHP atas tuduhan pemalsuan dokumen (pasport), dan mengancam Bazoka dengan pidana selama 3 Tahun penjara, namun ancaman itu berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada, Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo pada hari Kamis, 9 Januari 2020 telah menepis tuntutan JPU dalam agenda Tuntutan Pembelaan atau pleidoi dan putusan,” ujar Erik Walela, Deputi Bidang Politik ULMWP.

Berdasarkan penemuan bukti-bukti hukum yang disampaikan Kuasa Hukum Bazoka, petugas Imingrasi telah terbukti melakukan pemalsuan surat Pasport RI untuk Bazoka Logo. “ Dengan demikian disini terlihat sangat jelas bahwa, ada indikator kuat yang muncul dimana disini ada upaya Kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia bersama kantor Imigrasi di Jayapura, dalam rangka mengkriminalisasi pemimpin ULMWP yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua secara damai,” terangnya.

  Tidak hanya itu, upaya kriminalisasi dengan target pemimpin ULMWP dan organisasi ULMWP sudah terbaca dan terlihat dari awal proses penangkapan Bazoka Logo, maupun juga aktivis serta pemimpin ULMWP lainnya seperti Buchtar Tabuni yang sedang menjalani proses di Kalimantan Timur.

  Bazoka ditangkap ketika mengkomandoi aksi damai dalam rangka menolak New York Agreement 15 Agustus 1962 dan mendukung pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dari 18 negara anggota yang berlangsung di Tuvalu pada 15 Agustus 2019 lalu.

  Dalam ULMWP, Bazoka dipercayakan bertanggung jawab atas semua aktivitas politik Papua Merdeka dalam sipil kota di West Papua, sehingga dirinya selaku penanggung jawab, Ia ditelepon oleh Polisi untuk mendatangi kantor Polresta Jayapura Kota. Sekitar pukul 18:57, Intelkam Polres ketemu Bazoka di dekat terminal lama Imbi dan dia bersama Intelkam menuju ke kantor Polisi untuk diminta pertanggung jawaban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *