Anggota DPR RI Serap Aspirasi dan Syukuran di Yahukimo

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ina Elisabeth Kobak, menggelar syukuran sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Yahukimo. (Humas for cepos)

JAYAPURA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ina Elisabeth Kobak menggelar syukuran sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya di Senayan di Kabupaten Yahukimo, Sabtu, (28/12)

Acara yang digelar di Aula OKMC Gereja GIDI Jemaat Evanhastia Dekai, Yahukimo itu dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten, Para Tokoh Gereja, Tokoh Pemuda, tokoh adat, Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat setempat . Disambut dengan antusias masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu Ina memaparkan tentang bagaimana tugas pokok dirinya sebagai Anggota Dewan yang harus diembannya, mulai dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi penganggaran khususnya di Komisi VII.

“Pada bidang energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi serta bidang lingkungan hidup. Saya akan mengawal bagaimana Pemerintah memberi perhatian yang labih bagi warga Papua, agar masyarakat lebih sejahtera dan bisa merasakan kemakmuran sebagaimana provinsi lain di Indonesia khususnya bidang energi seperti listrik, bbm, gas dan sebagainya,” katanya.

Ia juga akan mengawal agar amanat pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan bagi warga Papua.

“Tanah kami menghasilkan banyak tambang mineral tetapi kami tidak merasakan kemakmuran disini, ini jelas mengkhianati UUD 1945”, ungkapnya.

Lebih jauh politisi milenal ini mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi garda terdepan untuk menyuarakan apirasi dari masyarakat yang diwakilinya, secara all out akan berjuang agar aspirasi masyarakat disini bisa didengar oleh Pemerintah Pusat,.

“Semua tentang apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk pemerataan pelayanan bidang telekomunikasi dan informasi, karena yang saya rasakan sinyal internet disini masih jauh dari kata merata,” katanya.

Dalam sesi diskusi dengan para hadirin, terjaring aspirasi mengenai penambangan liar dan pembalakan liar yang banyak dikeluhkan masyarakat.

“Apapun alasannya tindakan ilegal jelas akan berhadapan dengan hukum, karenanya hal ini akan dibahas dalam rapat RDP Komisi VII dengan mitra terkait, misalnya dengan Dirjen Minerba, Menteri ESDM RI maupun Menteri LHK RI. Ilegal logging jelas sangat merugikan dan meresahkan masyarakat karena dampak langsung seperti sulitnya air dimusim kemarau dan mudah banjir dimusim penghujan akan dirasakan masyarakat disini. Demikian juga dampak rusaknya lingkungan akibat ilegal mining tentu juga merugikan masyarakat,” paparnya.

Dan menanggapi berbagai keluhan masyarakat tersebut politisi perempuan mileneal ini menyampaikan bahwa akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikis berbagai tindakan ilegal tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat.

“Rapat Kerja dengan Menteri maupun juga akan berdiskusi dalam Kunjungan Kerja ke Dinas terkait dan Pejabat Pemprov di Papua,” katanya, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *