Tarif Listrik Batal Naik, PLN Diminta Berhemat

Sesuai aturan yang berlaku, pemerintah wajib memberikan dana kompensasi kepada PLN karena adanya selisih harga keekonomian, tapi pada kenyataannya, pemerintah tidak langsung memberikan dana kompensasi tersebut. Jika dana itu tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah kepada PLN, maka akan menjadi kewajiban hutang.

‘’Itu belum tahu kapan akan dibayarkan, tergantung APBN. Dengan kondisi itu, dampaknya otomatis kinerja PLN untuk pembangunan jaringan transmisi bisa terganggu. Pembangunan gardu maupun jaringan transmisi membutuhkan dana yang besar agar target rasio elektrifikasi bisa tercapai,’’ jelasnya.

Adanya penundaan kenaikan tariff itu dikhawatirkan akan membuat target rasio elektrifikasi menjadi terganggu. Namun, di sisi lain, penundaan kenaikan tariff memang membuat beban masyarakat berkurang.

Mamit mengimbau, ke depan pemerintah harus melakukan pencocokan data kembali terkait golongan 900 VA. Sebab, di beberapa wilayah, pengguna golongan tersebut justru merupakan pemilik kos-kosan maupun kontrakan. Padahal, seharusnya golongan 900 VA dimiliki oleh satu orang saja. ‘’Yang jadi masalah, UKM juga masih banyak yang menggunakan 900 VA. Jadi harus disesuaikan, saya melihatnya subsidi harusnya lebih tepat sasaran,’’ imbuhnya.(dee/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *