Kali Kouh Berpotensi  Hasilkan Listrik 74 MW

Nimbrot  Rumaropen, ST, MT (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Kali Kouh  di  Kabupaten  Boven Digoel  memiliki potensi  yang sangat besar  dibendung  untuk menghasilkan listrik   tenaga air. Hanya saja,   ada penolakan  dari masyarakat  setempat sehingga dari rencana semula  membangun bendungan  di Kali Kouh tersebut  akhirnya dipindahkan ke Sungai Muyu  yang  hanya akan menghasilkan  listrik antara 10-13 Megawatt.

   “Kalau  rencana semula  itu adalah  pembangunan bendungan  dari Kali Kouh. Tapi karena   ada  penolakan  warga, sehingga terpaksa  kita pindahkan ke  Kali Muyu. Kita tidak mungkin  paksakan  untuk bangun bendungan  Kali Kouh kalau masyarakat menolak,’’ kata  Kepala Balai   Wilayah Sungai Papua  Merauke  Nimbrot  Rumaropen, ST, MT kepada Cenderawasih  baru-baru ini.   

   Karena itu, bendungan yang akan segera dibangun  di Boven    Digoel akan diberi nama Bendungan Muyu karena persis  dibangun di Kali Muyu.  ‘’Kenapa   listrik yang   akan dihasilkan  kecil  karena  yang dibendung  ini adalah  anak dari  Kali Kouh,’’ tandasnya.

   Kendati    demikian, menurut   Nimbrot Rumaropen,   desain   untuk   pembangunan   bendungan Kali Kouh tersebut  pihaknya  tetap buat dan persiapkan. ‘’Siapa tahu  suatu saat masyarakat   sudah mendukung maka   pemerintah  tinggal  membangun bendungan.   Jadi kami  membangun dua desain.   Pertama   desain  Kali Kouh dan  desain  Kali Muyu. Tapi yang  sekarang  sudah mendapat  dukungan masyarakat adalah  pembangunan   bendungan Kali Muyu,’’   jelasnya.

  Namun untuk  melakukan  pembayaran pelepasan   tanah  adat  terhadap lokasi yang akan berdampak  dari pembangunan  bendungan  Kali Muyu ini,   pihak  BWS  Papua Merauke masih  menunggu  revisi  terhadap   RTRW Kabupaten  Boven  Digoel. Sebab, di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi   menjadi APL.  Karena itu,   pihak BWS   Papua Merauke meminta  kepada pemerintah Kabupaten Boven   Digoel untuk segera melakukan  revisi  RTRW   tersebut sehingga  pembayaran  terhadap lahan  yang akan  terdampak   segera dilakukan pemerintah  pusat melalui  Kementerian PUPR. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *