Adukan KPU Karena Sahkan Mulan

Polemik Masuknya Mulan ke DPR

JAKARTA, Jawa Pos – Polemik masuknya Mulan Jameela dalam jajaran anggota DPR periode 2019-2024 masih belum usai. Kemarin (27/12), tujuh komisioner KPU disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait polemik tersebut. Mereka diadukan oleh caleg yang dikeluarkan dari keanggotaan Partai Gerindra.

Pihak pengadu dalam perkara tersebut adalah Fahrul Rozi, eks caleg nomor urut 4 di dapil Jabar XI. Juga berada di urutan keempat perolehan suara caleg Gerindra di dapil tersebut pada pemilu 2019, Gerindra mendapat tiga kursi di dapil Jabar XI. Namun, Mulan yang berada di urutan kelima perolehan suara malah mendapatkan kursi ketiga.

Rozi merasa disingkirkan agar Mulan bisa meraih kursi. Karena seharusnya, setelah caleg dengan perolehan terbanyak ketiga Ervin Luthfi dikeluarkan, dialah yang berhak atas kursi DPR. Kenyataannya, dia juga diberhentikan dari partai sehingga Mulan yang melenggang ke Senayan. Rozi menuding KPU menerima begitu saja permintaan Gerindra untuk menyingkirkan dia dan Ervin.

Di ruang sidang DKPP itu, Rozi tidak menjelaskan secara eksplisit tuntutannya terhadap para komisioner KPU. Dia hanya menuding KPU berlindung di balik UU. ’’Cobalah melihat dari sisi keadilan,’’ ucapnya. Dia tidak menyampaikan tuntutan bahwa komisioner KPU harus diberi sanksi dalam perkara tersebut.

Pada pokoknya, Rozi menyatakan semua polemik berawal dari putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Mulan. Putusan itu berdampak pada status dia dan Ervin di Gerindra. karena dampak putusan tersebut adalah Mulan dinyatakan menjadi anggota DPR terpilih.

Rupanya, KPU mengikuti putusan PN Jaksel tersebut. Padahal, menurut dia, sesuai pasal 474 UU Pemilu, pergantian calon terpilih hanya bisa dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan PN. Berdasarkan penelusuran Jawa Pos, pasal tersebut mengatur tentang perselisihan hasil pemilu legislatif.

Rozi menambahkan, keputusan KPU yang memasukkan nama Mulan janggal. Dia tidak pernah sekalipun dipanggil terkait proses pemberhentian dari keanggotaan partai. Hingga akhirnya berdampak pada hilangnya peluang menjadi anggota DPR. ’’Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,’’ tambahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa keputusan KPU tentang Mulan tidak ada kaitannya dengan putusan PN Jaksel. ’’KPU hanya bisa menindaklanjuti setelah DPP Partai Gerindra menindaklanjuti (putusan PN) secara administratif,’’ terangnya.

Arief menuturkan, pascaputusan PN Jaksel, DPP Partai gerindra memang menyurati KPU agar melaksanakan putusan. Sebab, dalam gugatan ke PN, KPU menjadi turut tergugat. ’’ KPU menyatakan tidak dapat menindaklanjutinya,’’ lanjut mantan Komisioner KPU provinsi Jatim itu. Sebab, tidak ada dasar hukumnya dalam UU.

Baru setelah Gerindra bersurat kedua kalinya, KPU mengabulkan permohonan tersebut. Sebab, Gerindra sudah memenuhi prosedur administratif. Yakni dengan memastikan dua caleg di atas Mulan tidak lagi berstatus kader Gerindra. Sebab, caleg terpilih hanya bisa diganti bila sudah tidak lagi memenuhi syarat. Salah satunya tidak lagi menjadi anggota partai.

Penggantinya juga harus caleg yang perolehan suaranya tepat di bawah dia. Dalam kasus Mulan, yang memperoleh suara terbanyak setelah Ervin adalah Rozi. Namun, karena Rozi juga diberhentikan, maka yang berhak adalah Mulan. Karena suara dia tepat berada di belakang Rozi.

Menurut Arief, pihaknya tidak berwenang mencampuri dinamika internal partai. Dalam proses pergantian tersebut, KPU hanya sebatas mengklarifikasi kebenarannya dan mengonfirmasi apakah pemberhentian anggota tersebut sudah sesuai AD/ART atau tidak. Langkah itu sudah sesuai dnegan peraturan perundangan.(JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *